KPU Mimika akan Rombak Total Perangkat Pemilu

Timika - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika akan merombak total perangkat penyelenggara pemilu, mulai dari Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 

Ketua KPU Mimika Yohanes Kemong di Timika, Senin mengatakan saat melantik dan mengambil sumpah lima komisioner KPU Mimika yang baru di Jayapura, dua pekan lalu, KPU Papua memerintahkan KPU Mimika untuk segera membentuk, merevisi dan melantik perangkat penyelenggara pemilu di tingkat bawah. 

"Itu akan kami lakukan dalam waktu dekat. KPU Papua sudah mengeluarkan perintah kepada KPU Mimika untuk melakukan hal itu," katanya. 

Ia mengatakan, sesuai aturan, penyelenggara pemilu di tingkat bawah, mulai dari PPD di tingkat distrik atau kecamatan, PPS di tingkat kampung/kelurahan dan KPPS di tingkat TPS harus diangkat dan diberhentikan dalam jangka waktu tertentu. 

Yang terjadi di Mimika selama ini, katanya, perangkat penyelenggara pemilu mulai dari PPD hingga KPPS nyaris tidak pernah diganti. Beberapa di antara mereka bahkan sudah bertugas lebih dari 10 tahun. 

"Ini aneh, koq ada petugas PPD, PPS dan KPPS sudah lebih dari 10 tahun jadi penyelenggara pemilu. Memangnya tidak ada orang lain lagi yang mampu. Anehnya lagi, PPD diangkat oleh kepala distrik (camat). Pengangkatan PPD merupakan kewenangan KPU. Mereka harus diseleksi," tutur Yohanes yang baru lebih dari seminggu menjabat Ketua KPU Mimika. 

Yohanes juga menanggapi positif permintaan warga Mimika untuk meneliti ulang Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk kepentingan penyelenggaraan Pilkada putaran kedua pada 25 Februari 2014, Pemilu Legislatif 9 April dan Pilpres. 

DPT yang digunakan untuk Pemilu Legislatif dan Pilpres di Mimika mengacu pada DPT Pilkada 10 Oktober 2013 sebanyak 223 ribu pemilih. Padahal DPT Pilkada tersebut dipermasalahkan sejumlah pihak karena diduga terjadi penggelembungan pemilih dalam waktu hanya delapan bulan. 

Saat Pilgub Papua pada 29 Januari 2013, DPT di Mimika hanya 172 ribu. Namun dalam kurun waktu delapan bulan setelah itu, DPT di Mimika membengkak sebanyak 47 ribu jiwa. 

"Kami akan lihat kembali DPT itu. Kalau perangkat penyelenggara Pemilu mulai dari PPD hingga KPPS sudah terbentuk maka kita akan menugaskan mereka untuk melakukan verifikasi kembali DPT. Yang jelas pemutakhiran kembali data pemilih tidak mengganggu jadwal dan tahapan Pemilu Legislatif," tutur Yohanes.(rr)

Posted in: politik