Jual Beli Listrik RI-PNG Masih Dibahas

Jayapura - Rencana jual beli listrik antara Papua Nugini (PNG) dan Indonesia hingga saat ini masih dibahas, kata Humas Perusahaan Listrik Negara (PLN) pusat Dermawan Amir Uloli kepada Antara di Jayapura, Rabu.

"Nantinya, listrik yang akan dijual ke PNG, bakal diperoleh dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Holtekamp yang beroperasi pada awal 2014," ujarnya.
Dermawan menuturkan listrik yang akan dijual PLN hanya sebesar satu (1) Megawatt saja, hal ini masih terus dalam pembahasan.
"Sebelumnya, pertemuan antara PLN dengan PNG Power, perusahaan listrik di PNG telah dilakukan pada bulan lalu," tandas Dermawan.
Ia menjelaskan, dalam penjadwalan rencana jual beli listrik ini akan dilakukan sesudah pertemuan APEC, untuk selanjutnya dilakukan MoU (Memorandum of Understanding) antara PNG dan Indonesia.
"Beban listrik di Vanimo itu hanya sekitar 1000 kilowatt atau satu megawatt. Jadi misalnya PLTU Jayapura beroperasi dengan kapasitas 10 megawatt, kemungkinan kami bisa mentransfer energi ke PNG," urainya.
Ia menegaskan bahwa tentunya perjanjian ini akan memperhatikan kaidah bisnis, yang mana pihaknya tidak mau merugi. Pasalnya pihaknya harus mengutamakan pasokan listrik di Kota Jayapura terlebih dulu.
"Untuk jual-beli listrik tersebut, pemerintah Indonesia akan membangun jaringan distribusi sampai ke daerah Wutung, di perbatasan Papua-PNG dan selanjutnya PNG yang akan menyambung distribusi ke Vanimo, Aitape hingga ke Wewak," ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa sejumlah provinsi di Papua Nugini saat ini sangat bergantung pada pembangkit listrik diesel. Pihaknya mengklaim pemakaian bahan bakar minyak terlalu mahal untuk pemenuhan penrangan di daerahnya.
"Sehingga dengan kerjasama ini, PNG berharap tahun depan pemenuhan listrik dari Jayapura dapat terlaksana," pungkasnya.
Sekitar sebulan lalu, empat gubernur dari Papua Nugini beserta rombongan mendatangi tiga lokasi penghasil listrik di Kota Jayapura, di antaranya ke PLTU Holtekamp dan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Genyem. Kunjungan ini dalam rangka kelanjutan kerjasama kelistrikan antara Papua dan Indonesia.
Selain itu, rencana pengoperasian salah satu unit PLTU Holtekamp akan dilaksanakan pada awal 2014 dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik di Kota Jayapura dan Papua Nugini.(rr)

Read more »

Isu Papua di Luar Negeri Biasa

Jayapura - Tokoh adat asal Sentani yang juga mantan aktivis Papua merdeka Franz Alberth Joku menilai isu Papua yang terus ramai dibicarakan dunia internasional sebagai sesuatu yang biasa.

"Hal itu wajar dan alami jika ada pihak luar bicarakan tentang isu Papua. Seperti juga dulu terjadi terhadap isu Timor-Timur, Maluku, Sulawesi dan Aceh," katanya di Jayapura, Kamis menanggapi pertanyaan Antara terkait pernyataan PM Vanuatu tentang berbagai isu Papua di PBB belum lama ini.
Franz yang mengaku baru saja mengikuti pertemuan APEC di Bali baru-baru mengatakan ekspresi negara-negara di Pasifik Selatan soal Papua itu hal yang alami.
"Sikap simpati, minta penyelesaian soal Papua itu hal yang wajar mereka bicarakan," ucapnya.
Jika ada pihak-pihak di Papua beranggapan bahwa negara-negara di Pasifik Selatan bisa membantu memerdekan Papua, Franz katakan bahwa itu hal yang salah.
"Jika ada pihak di Papua yang salah terjemahkan maksud dari negara-negara Pasifik yang berbicara soal daerah ini didepan umum, di PBB itu hal yang keliru. Semua itu ada etika, tata krama yang harus dilewati, ada pengakuan dari sejumlah pihak," katanya.
Karena, kata ketua Dewan Pembina Partai Amanat Nasional Kabupaten Jayapura itu, isu tentang Papua yang disampaikan oleh PM Vanuatu belum lama ini.
Pada 13 tahun lalu sudah pernah ia lakukan saat bersama Andi Ayamiseba dan Rex Rumakek semasa PM Barak Sope.
"PM Barak Sope pada 13 tahun lalu juga pernah sampaikan hal yang sama persis dengan yang disampaikan oleh Moana Kalosil di PBB. Semua pihak atau kepala negara bisa sampaikan uneg-ungenya tentang apa saja, bisa Papua atau lainnya," katanya.
Untuk itu, caleg DPR RI asal Papua itu sampaikan bahwa warga masyarakat didaerah tersebut tidak perlu terprovokasi dengan isu-isu yang tidak menyenangkan, yang tidak bertanggung jawab.
"Tidak perlu tanggapi isu yang bisa buat kita susah. Saatnya kita membangun Papua. Bagaimana kita mengisi yang ada saat ini, berikan masukan yang positif bagi jalannya pembangunan di Papua," katanya.(rr)

Read more »