05.08
Unknown
Jayapura - Kepolisian Daerah (Polda) Papua
menolak rencana pelaksanaan demo peringatan Hari Demokrasi Internasional
oleh KNPB (Komite Nasional Papua Barat).
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua Komisaris
Besar Polisi, I Gede Sumerta Jaya, kepada Antara di Jayapura, Jumat
mengatakan rencana demo yang diajukan oleh KNPB melalui surat nomor
0043.I/EXTR/SP-IP/BPP-KNPB/VII/2013 ditolak oleh pihaknya. "Penolakan aksi demo yang dilakukan oleh KNPB tersebut karena selama ini kelompok organisasi tersebut setiap melaksanakan demo selalu membuat resah, tidak nyaman, lumpuh dan terganggunya aktifitas masyarakat," katanya.
I Gede menjelaskan rencana demo kelompok organisasi yang menamakan dirinya organisasi KNPB untuk menyampaikan pendapat di muka umum alias demo, oleh pihak Polda Papua tidak dikeluarkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan)nya tidak dikeluarkan karena tidak disetujui.
"Menyampaikan pendapat di muka umum adalah suatu hak bagi setiap kelompok maupun setiap warga, namun di samping hak ada juga kewajiban yang harus dipatuhi dan ditaati," katanya.
Menurutnya, hal tersebut sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 pada pasal 6 yang menyebutkan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
Selain itu, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
"Contoh bisa kita lihat saat demo di Nabire beberapa lalu misalnya dan demo di beberapa tempat lainnya. Jika ini dibiarkan akan membuat preseden buruk terhadap aparat keamanan khususnya Polri dan bisa dianggap sebagai suatu pembiaran," katanya.
I Gede juga menuturkan bahwa selama ini jika kelompok tersebut melakukan aksi demo, kewajiban-kewajiban yang harus ditaati tidak dilaksanakan.
Hal itu karena seringkali tidak menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain dengan membuat macet arus lalu-lintas, tidak menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum seperti menghujat atau menyumpahi kelompok lain dan tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Jika dijabarkan seperti ini, misalnya pengendara yang diharuskan menggunakan helm, saat demo, massanya tidak mentaati aturan tersebut, selalu tidak menghormati keamanan dan ketertiban umum seperti melempari petugas atau merusak aset-aset baik pemerintah maupun swasta," katanya.
Kemudian, lanjutnya, materi demonya selalu memecah belah keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengusung kemerdekaan Papua yang sudah jelas-jelas Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ia menambahkan jika kelompok tersebut memaksakan diri untuk menggelar demo, maka pihaknya akan melakukan langkah-langkah persuasif terlebih dahulu dengan cara menghimbau untuk membubarkan diri.
"Tapi kalau himbauan kita tidak dilaksanakan tentunya kita akan bubarkan paksa. Apalagi sampai ada yang mengibarkan bendera yang dilarang seperti bendera Bintang Kejora, tentu kita akan tindak tegas," katanya.
Untuk diketahui, tindakan tersebut sudah melanggar pasal 106, 107 dan 110 KUHP dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup dan hal ini sudah terbukti di Pengadilan Wamena, yakni pengebar bendera Bintang Kejora di Distrik Bolakme, diputus dengan hukuman penjara selama delapan tahun.(rr)
