SELAMAT DATANG DI BLOG SAYA/KOYA MEII

Minggu, 29 September 2013

Penembak di Papua Diduga Anggota Goliath Tabuni

Jayapura - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua, Ajun Komisaris Besar Polisi Sulistyo Pudjo Hartono, mengatakan pelaku penembakan mobil Triton bernomor polisi DW 8496 CA pada
Sabtu lalu, 21 September 2013, diduga anggota dari kelompok bersenjata Goliath Tabuni.
"Kami sudah tahu siapa saja pelakunya. Tapi nama mereka masih disimpan untuk mempermudah penyelidikan,” kata Sulistyo, Selasa, 24 September 2013.
Menurut Sulistyo, pelaku diduga remaja berusia 15-16 tahun dan ditemani sekitar empat rekannya. Mereka anak buah Goliath Tabuni.
Penembakan terjadi ketika puluhan mobil sedang beriringan menuju Kota Wamena, Jayawijaya, sekitar 11.00 WIT. Mobil-mobil tersebut membawa warga lokal dan sekitar tujuh anggota TNI Yonif 751. Mereka terdiri dari tiga anggota pos Tingginambut dan empat anggota pos Kolome.
Sekitar pukul 12.06 WIT, mobil yang juga membawa barang milik penumpang itu tiba-tiba dihadang dan ditembaki. Akibat peristiwa itu, seorang sopir bernama Ali tewas dengan luka tembak di kepala.
Sumber Tempo di Puncak Jaya mengungkapkan bahwa pelaku diduga menggunakan pistol dalam melakukan aksinya.
Pada pukul 12.30 WIT, anggota Pos Kolome Yonif 751 berjumlah enam orang tiba di lokasi penembakan dan kemudian mengevakuasi korban dengan menggunakan dua mobil. ”Ini merupakan tindakan pidana, karena terjadi pembunuhan,” ujar Sulistyo.
Berdasarkan hasil olah tempat terjadinya perkara, ditemukan satu selongsong peluru. Namun, belum dapat dipastikan jenis dan kalibernya. ”Aparat reserse masih menyelidikinya,” ucap Sulistyo.

Rakyat Papua menderita, KPK diminta periksa pejabat Papua

Selama 10 tahun terakhir, pemerintah telah mengucurkan dana senilai lebih dari Rp 33,68 triliun untuk Papua. Sayangnya, dana sebanyak itu, tak membuat pembangunan di Papua layaknya kota besar lain.

Mantan Direktur Jamsostek Papua Pieter Nuki Ndoken mengatakan, ada yang salah dengan jumlah dana yang diterima Papua dibanding dengan pembangunan Papua yang sangat miris tersebut. Karena itu, ia meminta agar, jumlah dana dari pemerintah yang diterima oleh gubernur dan bupati di Papua harus ditelusuri ke mana perginya.

Dia berharap, dalam mengungkap aliran dana tersebut, KPK turun langsung membantu. Dia juga meminta agar KPK berani memeriksa pejabat tinggi di Papua.

"Masyarakat Papua menginginkan agar KPK memeriksa semua pejabat di Papua, ini harus dilakukan. Selama ini kan cuma wacana saja, ada apa ini. Mereka takut periksa pejabat di Papua," kata Pieter dalam sebuah diskusi bertajuk 'Pembangunan Kesejahteraan Papua Yang Masih Terseok-seok' di Gedung DPD, Jumat (27/9).

Pieter menjelaskan, sebenarnya persoalan utama masyarakat Papua adalah permasalahan kesejahteraan. Sebagai Ketua Lembaga Independen untuk Himpun Dana Sosial Papua, Pieter menyebut bahwa setidaknya pemerintah bisa mengawali dengan menjamin tersedianya dana kesejahteraan sosial bagi masyarakat Papua.

Dia menambahkan, jaminan dana kesejahteraan itu harus disertai bukti yang jelas bahwa dana itu menyentuh Papua secara langsung, bukan hanya diberikan kepada bupati dan gubernur. Sebab ia mencium, ada penyalahgunaan dalam penyaluran dana APBN ke Papua.

"Sementara masyarakat tidak menerima bantuan, saya kira kalau Papua tidak ingin lepas dari NKRI maka pemerintah harus memeriksa pejabat di sana, periksa ke mana itu pergi uangnya," tegas dia.

Apabila pemerintah masih bersikap seperti saat ini, tambah dia, bukan tidak mungkin rakyat Papua semakin mendesak agar pulau terluar di bagian Timur Indonesia itu semakin menjerit untuk merdeka dan berpisah dari NKRI.

"Kalau begini, maka pemerintah membuka peluang bagi kami untuk lepas dari NKRI. Kami meminta pemerintah menjembatani kami dengan bupati dan gubernur di Papua sehingga kami bisa menjawab persoalan di sana," pungkasnya.

Kamis, 26 September 2013

10 Polisi Diperiksa Terkait Kasus Wagete

Jayapura - Sebanyak sepuluh anggota Polsek Tigi, Kabupaten Deiyai, Papua, diperiksa terkait bentrokan antarwarga dengan aparat keamanan di Wagete.
Irwasda Polda Papua Kombes Gede Sugianyar yang memimpin tim ke Wagete ketika dihubungi Antara melalui telepon selularnya mengakui, sejak Rabu (25/9) pihaknya sudah memeriksa anggota polisi terkait dengan kasus yang menewaskan satu orang warga sipil.
"Penyidik dari propam Polda Papua saat ini masih terus memeriksa anggota yang bertugas saat itu," kata Sugianyar.
Dikatakannya, pemeriksaan terhadap anggota itu bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan Standar Operasi Pasukan (SOP) atau tidak.
Selain memeriksa anggota, pihaknya juga masih melakukan penyelidikan tentang penyebab penyerangan oleh warga kepada aparat keamanan.
Polres Deiyai saat ini mengamankan dua warga yang diduga menjadi provokator hingga warga menyerang aparat keamanan.
Padahal, kata Irwasda, saat itu aparat keamanan yang dipimpin Kapolsek Tigi sedang melakukan penyuluhan dan minta masyarakat agar tidak berjudi dan minum minuman keras serta membawa senjata tajam saat ke pasar.
Namun, saat penyuluhan terjadi warga melempari aparat keamanan dan merusak kendaraan milik satuan polisi pamong praja yang digunakan.
Akibatnya, aparat keamanan mengeluarkan tembakan peringatan, kata Kombes Sugianyar.
Menurut dia, korban Motte (25) saat ini sudah dimakamkan oleh keluarganya.(rr)

Gereja Katolik Desak Freeport dan Pemerintah Perhatikan Warga Nayaro

Timika - Gereja Katolik Keuskupan Timika, Papua mendesak PT Freeport Indonesia, Pemerintah dan aparat keamanan untuk memberi perhatian serius terhadap kelangsungan hidup ratusan jiwa warga Kampung Nayaro yang meninggalkan kampung mereka beberapa tahun lalu.
Pastor Paroki Gereja Katedral Tiga Raja Timika, Pastor Amandus Rahadat Pr kepada Antara di Timika,
Kamis mengatakan sejak 2009 hingga saat ini hampir seluruh warga Kampung Nayaro mengungsi dari kampung mereka.
Ada yang tinggal di kost-kost di Timika, ada yang terusir dari kost karena tidak sanggup lagi membayar biaya sewa rumah dan keleleran di Timika, ada yang menumpang pada sanak saudara mereka di Nawaripi, Koperapoka, Paumako.
Ada juga yang tinggal di gubuk-gubuk darurat di pinggir aliran pengendapan tailing PT Freeport bahkan sampai Pasir Hitam.
Aksi pengungsian besar-besaran warga Nayaro itu setelah terjadi serangkaian kasus penembakan oleh orang tak dikenal di sepanjang ruas jalan Tanggul Timur-Kali Kopi dalam area konsesi PT Freeport. Ruas jalan Tanggul Timur merupakan akses satu-satunya menuju Kampung Nayaro.
Warga Nayaro semakin takut akan menjadi sasaran tembak oleh pihak- pihak yang tidak diketahui identitasnya pascaterjadi penembakan terhadap kendaraan milik Kepala Kampung Nayaro, Herman Apoka yang sedang mengangkut karyawannya untuk bekerja pada proyek penghijauan di Tanggul Barat pada 9 Februari 2012.
"Gereja sangat prihatin atas masalah yang dihadapi warga Nayaro. Sampai sekarang mereka tinggal di rumah-rumah kost, ada yang tinggal di befak-befak di pinggir kali. Mereka punya kampung, tapi sekarang Kampung Nayaro diam membisu karena tidak ada lagi warga yang berani tinggal di sana," tutur Pastor Amandus.
Menurut Pastor Amandus, Gereja Katolik merasa prihatin lantaran selama ini banyak pihak memilih diam atas derita yang dialami ratusan hingga ribuan jiwa warga Kampung Nayaro.
Lantaran kondisi itu, katanya, Gereja Katolik berharap agar situasi yang dihadapi warga Nayaro segera diakhiri.
"Saya akan bawa masalah ini ke Presiden Direktur PT Freeport. Saya mau ketemu Bupati Mimika. Saya juga mau ketemu semua komandan-komandan TNI dan Polri. Kalian semua dengar, saya mau bawa masalah ini kepada mereka," tutur Pastor Amandus dihadapan ratusan warga Kampung Nayaro saat pertemuan dengan Gereja Katedral Tiga Raja Timika, Rabu (18/9) petang.
Dalam pertemuan dengan berbagai pihak yang berkepentingan itu, Pastor Amandus akan menyampaikan bahwa saat ini ada sekelompok manusia asal Kampung Nayaro yang hidup terlantar dan lari meninggalkan kampung mereka karena sesuatu hal.
"Pertanyaannya mengapa semua orang diam atas masalah ini. Ada apa. Mengapa Freeport juga diam padahal mereka yang membangun pemukiman masyarakat di Nayaro. Saya minta masyarakat Nayaro bicara jujur atas kondisi yang kami alami dan rasakan selama tinggal di tanah pembuangan," kata Pastor Amandus.
Ia mengatakan, hasil pertemuan dengan warga Nayaro tersebut akan dilaporkan oleh Tim Pastoral Gereja Katedral Tiga Raja Timika kepada Uskup Timika, Mgr John Philip Saklil Pr.
Selanjutnya, Gereja Katolik akan menemui para pihak terkait seperti PT Freeport, Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat di Jakarta dan para pimpinan TNI-Polri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi warga Kampung Nayaro. (03)

23 Provinsi Dukung PON 2020 di Papua

Biak - Sebanyak 23 Pengurus Provinsi Komite Olahraga Nasional Indonesia menyatakan dukungan terhadap Provinsi Papua sebagai tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2020.
Wakil Ketua Tim pemenangan tuan rumah PON 2020 Papua, Petrus Ell di Biak, Kamis mengakui dukungan 23 KONI Provinsi Indonesia untuk tuan rumah PON 2020 Papua sudah diterima saat KONI Papua melakukan road show ke berbagai pengurus induk olahraga provinsi.
"Enam KONI Provinsi yang tidak memberikan tanggapan untuk Papua menjadi tuan rumah PON 2020 yakni Bali, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Nanggro Aceh Darussalam dan Sulawesi Selatan," ungkap Petrus Ell menanggapi roadshow pemenangan PON 2020 Papua.
Ia mengatakan, alasan enam KONI Provinsi tidak mendukung PON Papua 2020 karena punya alasan keinginan sama dengan Papua menjadi tuan rumah pesta olahraga Nasional di tanah Air.
Terhadap keinginan enam Provinsi menjadi pesaing Papua sebagai tuan rumah PON 2020, lanjut Petrus, tidak masalah karena hal demikian merupakan keputusan KONI setempat.
Petrus Ell mengatakan, untuk mewujudkan impian Papua menjadi tuan rumah PON 2020 akan didaftar resmi Gubernur Papua Lukas Enembe kepada pengurus KONI Pusat di Jakarta pada November mendatang.
"Pada pendaftaran Papua tuan rumah Papua 2020 di KONI Pusat Gubernur Lukas Enembe akan didampingi 29 Bupati/Walikota se Papua," ungkap mantan Koordinator Kontras Papua.
Petrus Ell mengatakan, untuk persiapan Papua tuan rumah PON 2020 sejumlah Kabupaten diantaranya Biak Numfor, Merauke, Timika serta Jayapura akan menjadi tempat pertandingan berbagai cabang olahraga.
"Sebagai contoh Biak punya sirkuit balapan terbaik, maka daerah ini disiapkan lokasi pertandingan cabang otomotif," kata Petrus Ell.
Ia mengajak semua elemen masyarakat di tanah Papua untuk mendukung keinginan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam menjadikan Papua sebagai tuan rumah penyelenggara Papua 2020.
Pada PON 2020 diharapkan menjadi era kebangkitan olahraga dan atlet berpotensi Papua untuk membela Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia di ajang pertandingan Nasional dan Internasional.(rr)

KRI Banjarmasin Siap Tarik Pengamanan di Perbatasan RI-Papua Nugini

JAYAPURA - Bersandar di dermaga Jayapura, Papua, KRI Banjarmasin-592 bersiap menarik pasukan (pull-out) pengamanan perbatasan RI – Papua Nugini yang telah bertugas selama enam bulan menjaga daerah perbatasan, Senin (23/9/2013). Demikian keterangan pers yang diterima redaksi Tribunnews.com.
Kapal perang TNI AL dari jajaran Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) jenis Landing Platform Dock tersebut  usai menurunkan pasukan  Batalyon Infanteri (Yonif) 126 Kodam/I Bukit Barisan dan Yonif 642
Kodam/XII Tanjung Pura   yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Republik Indonesia dan Papua Nugini menggantikan pasukan Kostrad. Yonif  412 Purworejo dan Yonif 321 Majalengka.
Menurut Komandan KRI Letkol Laut (P) Jalesyamca Jayamahe, KRI Banjarmasin-592 saat ini tengah melaksanakan persiapan embarkasi pasukan Yonif  412/K dan Yonif 321/K beserta material dan perlengkapan yang dipergunakan dalam mendukung tugas operasi.
KRI Banjarmasin-592 yang sehari-harinya berada di bawah pembinaan Satuan Lintas Laut Militer (Satlinlamil) Surabaya ini,  akan melaksanakan operasi lintas laut dan singgah di beberapa tempat antara lain di Makasar, Ambon, sebelum akhirnya tiba di Semarang dan Jakarta  guna mengembalikan pasukan Satgas Pamtas Papua ini menuju ke kesatuan asalnya.

KONI Papua Tunda Pelaksanaan Porprov

Jayapura - Komite Olahraga Nasional Indonesia Papua memutuskan menunda pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi sampai dengan waktu yang belum ditentukan.
Kepastian penundaan Poprov dan Musyawarah Provinsi KONI Papua disampaikan Ketua Harian KONI Papua, HE Mackbon di Jayapura, Rabu.
Pelaksanaan Porprov KONI Papua semula dijadwalkan 21-31 Oktober 2013 bersamaan Musprov KONI.
Dikatakan, khusus untuk musprov KONI sebelumnya Gubernur Papua meminta dilaksanakan tgl 1-3 Oktober mendatang namun sesuai AD/ART KONI hal itu tidak dapat terwujud.
Sesuai AD/ART terungkap musdaprov KONI baru dapat dilaksanakan 21 hari setelah surat pemberitahuan tentang rencana kegiatan tersebut disampaikan ke KONI kabupaten/kota.
"Hari ini (Selasa, 24/9) kami telah mengirimkan surat pemberitahuan kekoni kabupaten/kota tentang rencana pelaksanaan musdaprov sehingga kegiatan tersebut kemungkinan baru dapat dilaksanakan akhir Oktober mendatang," kata Mackbon.
Diakui, kepengurusan koni sebetulnya berakhir Maret lalu namun sesuai surat keputusan KONI pusat tertanggal 22 Maret masa kepengurusan diperpanjang hingga Oktober mendatang.
Ketika ditanya tentang pernyataan Gubernur Papua tentang pembekuan kepengurusan KONI, Mackbon dengan tegas mengatakan tidak akan menanggapi tentang masalah tersebut.
"Saya memang sudah menanyakan hal itu langsung ke Gubernur Papua saat bertemu di Banjarmasin dan beliau sudah mengatakan langsung namun kami akan tetap bekerja hingga masa kepengurusan berakhir," aku HE Mackbon.(rr)

Minggu, 15 September 2013

Polda Papua Tolak Demo Hari Demokrasi Internasional

Jayapura - Kepolisian Daerah (Polda) Papua menolak rencana pelaksanaan demo peringatan Hari Demokrasi Internasional oleh KNPB (Komite Nasional Papua Barat).
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua Komisaris Besar Polisi, I Gede Sumerta Jaya, kepada Antara di Jayapura, Jumat mengatakan rencana demo yang diajukan oleh KNPB melalui surat nomor 0043.I/EXTR/SP-IP/BPP-KNPB/VII/2013 ditolak oleh pihaknya.
"Penolakan aksi demo yang dilakukan oleh KNPB tersebut karena selama ini kelompok organisasi tersebut setiap melaksanakan demo selalu membuat resah, tidak nyaman, lumpuh dan terganggunya aktifitas masyarakat," katanya.

I Gede menjelaskan rencana demo kelompok organisasi yang menamakan dirinya organisasi KNPB untuk menyampaikan pendapat di muka umum alias demo, oleh pihak Polda Papua tidak dikeluarkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan)nya tidak dikeluarkan karena tidak disetujui.
"Menyampaikan pendapat di muka umum adalah suatu hak bagi setiap kelompok maupun setiap warga, namun di samping hak ada juga kewajiban yang harus dipatuhi dan ditaati," katanya.
Menurutnya, hal tersebut sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 pada pasal 6 yang menyebutkan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
Selain itu, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
"Contoh bisa kita lihat saat demo di Nabire beberapa lalu misalnya dan demo di beberapa tempat lainnya. Jika ini dibiarkan akan membuat preseden buruk terhadap aparat keamanan khususnya Polri dan bisa dianggap sebagai suatu pembiaran," katanya.

I Gede juga menuturkan bahwa selama ini jika kelompok tersebut melakukan aksi demo, kewajiban-kewajiban yang harus ditaati tidak dilaksanakan.
Hal itu karena seringkali tidak menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain dengan membuat macet arus lalu-lintas, tidak menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum seperti menghujat atau menyumpahi kelompok lain dan tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Jika dijabarkan seperti ini, misalnya pengendara yang diharuskan menggunakan helm, saat demo, massanya tidak mentaati aturan tersebut, selalu tidak menghormati keamanan dan ketertiban umum seperti melempari petugas atau merusak aset-aset baik pemerintah maupun swasta," katanya.
Kemudian, lanjutnya, materi demonya selalu memecah belah keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengusung kemerdekaan Papua yang sudah jelas-jelas Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ia menambahkan jika kelompok tersebut memaksakan diri untuk menggelar demo, maka pihaknya akan melakukan langkah-langkah persuasif terlebih dahulu dengan cara menghimbau untuk membubarkan diri.
"Tapi kalau himbauan kita tidak dilaksanakan tentunya kita akan bubarkan paksa. Apalagi sampai ada yang mengibarkan bendera yang dilarang seperti bendera Bintang Kejora, tentu kita akan tindak tegas," katanya.
Untuk diketahui, tindakan tersebut sudah melanggar pasal 106, 107 dan 110 KUHP dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup dan hal ini sudah terbukti di Pengadilan Wamena, yakni pengebar bendera Bintang Kejora di Distrik Bolakme, diputus dengan hukuman penjara selama delapan tahun.(rr)

Adu Bintang di Laga All Star vs Persipura

Penutupan Liga Super Indonesia (LSI) musim 2012/2013 akan ditandai dengan pertandingan berlabel, "Perang Bintang", mempertemukan bintang-bintang sepak bola yang merumput di LSI dengan Jawara LSi 2013 Persipura Jayapura.
Bentrok antara Tim All Star dan Persipura Jayapura digelar di Stadion Mandala, Jayapura, Papua, Sabtu 21 September 2013 mendatang. Seluruh pemain di skuad All Star dipilih oleh tim Technical Study Group (TSG).
Anggota Tim TSG Tommy Welly mengatakan, dalam memilih pemain-pemain terbaik itu, pihaknya melihat dari berbagai faktor.
"Di antaranya berdasarkan rapor atau performa pemain sepanjang musim dan konsistensi mereka dalam mengangkat prestasi tim yang dibelanya. Kami juga mempertimbangkan variabel lain, seperti menit bermain dan sikap fair play di lapangan," ujar Tommy di kantor PT Liga Indonesia, Jakarta, Jumat (13/9/2013).
Tommy menjelaskan, seluruh pemain yang dipilih dalam skuad All Star LSI 2013 tentunya pemain yang menjadi bagian integrasi dari kerangka tim atau dengan kata lain sebagai pemain kunci di klubnya masing-masing.
"Untuk pelatih All Star LSI 2013, kami memilih pelatih Persija Benny Dollo dan asisten pelatihnya Joko Susilo (Asisten Pelatih Arema Indnesia)," ujar Tommy.
Tommy menerangkan, alasan memilih Bendol, sapaan Benny Dolo, karena dianggap mampu mengangkat performa Persija dari keterpurukan.
"Bendol dipilih karena dinilai bisa mengangkat mental pemain yang terbiasa kalah jadi bangkit kembali. Selain itu, meski dia melatih Persija tidak full musim, namun dia telah mencapai 70 persen mendampingi Persija selama menjalani kompetisi musim ini," terang Tommy.
Tommy menambahkan, seluruh pemain di All Star LSI 2013 rencananya akan mulai berkumpul di Jakarta
pada 17 September 2013. Sebelum berangkat ke Jayapura pada 18 September 2013, skuad All Star LSI 2013 akan mengikuti serangkaian program live di TVOne dan ANTV.
"Sebelum pertandingan dimulai, kami akan melakukan acara gala dinner, lelang bola atau jersey dengan tanda tangan pemain, dan meet and greet," papar Tommy.
Sekjen PSSI Joko Driyono menambahkan, kegiatan itu menjadi acara puncak dari kompetisi ISL yang sudah berjalan hampir setahun. Sebelum laga digelar, akan diserahkan trofi juara LSI musim ini kepada Persipura.
"Agenda ini sudah rutin setiap musim. Penyerahan trofi juara selalu dibarengi dengan laga Perang Bintang," ujarnya.

Jumat, 13 September 2013

Para Aktivis Australia Klaim Misi ke Papua Sukses

Para aktivis Australia telah berlayar ke perairan Papua untuk menarik perhatian pada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusi di daerah itu. Hari Jumat (13/9), mereka mengatakan telah menyelesaikan apa yang mereka sebut sebagai sebuah "misi suci", yaitu secara simbolis menghubungkan kembali masyarakat adat Papua dengan masyarakat Aborigin Australia, dengan melibatkan para pemimpin adat setempat.

Para akstivis itu yang tergabung dalam apa yang disebut "Freedom Flotila" meninggalkan Australia bulan lalu dan menyeberang ke perairan Indonesia pada Kamis malam tidak lama setelah angkatan laut Indonesia mengancam untuk mengusir kapal mereka.

Kelompok tersebut mengatakan, mereka telah menyelesaikan misi mereka yaitu mempersembakan air suci dari mata air Danau Eyre di Australia tengah dan abu dari tenda sejumlah perwakilan Aborigin di seluruh negeri kepada para pemimpin Papua Barat. "Menghindari Angkatan Laut Indonesia, dua kapal kecil bertemu di dekat perbatasan Australia-Indonesia untuk seremoni menyambung kembali masyarakat adat Australia dan Papua Barat," kata kelompok itu di situsnya.

"Pertukaran budaya para tetua adat diadakan secara rahasia karena ada ancaman dari para pejabat pemerintah Indonesia dan pejabat militer yang menyatakan bahwa Angkatan Laut dan Angkatan Udara akan 'mengambil tindakan' terhadap protes damai itu.

Juru Bicara Angkatan Laut Indonesia, Untung Suropati, mengatakan kepada kantor berita AFP pada Kamis bahwa Angkatan Laut hanya akan menggunakan kekuatan jika terancam oleh sebuah kapal bersenjata dan, jika kelompok itu tidak bersenjata, mereka hanya akan dicegah untuk menginjakkan kakinya di bumi Indonesia.

Sekitar 20 aktivis terlibat dalam armada itu, termasuk tetua Aborigin "Paman" Kevin Buzzacott yang akan bertemu dengan para pemimpin Papua Barat sebagai simbol dukungan untuk perjuangan Papua Barat. Para aktivis itu berharap bisa berlabuh di Merauke dan mengadakan upacara untuk meningkatkan kesadaran tentang apa yang mereka katakan sebagai pelanggaran hak asasi luas di Papua oleh pemerintah Indonesia.

Mereka telah berupaya untuk berkomunikasi dengan para pejabat Indonesia. Koordintor protes itu, Izzy Brown, mengatakan pihaknya telah melakukan panggilan telepon melalaui telepon satelit dan radio ke militer Indonesia tetapi gagal.

Kapal mereka masih menunggu di tengah laut sambil berharap militer Indonesia membolehkan mereka berlabuh di Merauke.

Armada kelompok itu meninggalkan kota Cairns di Australia utara pada 17 Agustus dengan tiga kapal. Namun jumlah kapalnya menjadi tinggal satu setelah dua kapal mengalami masalah mesin.

Persipura Uji Coba Lawan Klub Santos Brasil

Jayapura - Ketua umum Persipura Jayapura Benhur Tommy Mano mengatakan bahws Boas Salossa dan kawan-kawan akan menghadapi Klub Santos asal Brasil dalam laga uji coba atau persahabatan di Jogyakarta, 3 Oktober.
"Tanggal 3 Oktober, Persipura akan menghadapi Tim Santos-U23 dalam laga uji coba atau persahabatan di
Yogyakarta," kata Benhur Tommy Mano di Jayapura, Papua, Kamis.
Menurutnya, laga uji coba dengan salah satu klub asal Brasil yang terkenal itu merupakan suatu kesempatan besar bagi skuad "Mutiara Hitam" untuk menimba ilmu. "Saya kira ini merupakan kesempatan bagi anak-anak Persipura untuk dapat ilmu langsung dari Klub Brasil," katanya.
Untuk itu, Benhur Tommy Mano berharap rencana uji coba tersebut bisa dilaksanakan. "Harapan saya uji coba ini bisa dilakukan. Sebagai ajang pemansan bagi skuad Persipura dan juga menimba ilmu," katanya.
Pada pertandingan semalam, saat Persipura menjamu Persib Bandung di stadion Mandala Jayapura. Anak asuh Jakcsen F Tiago itu berhasil mengalahkan Sergio Van Dijk dan kawan-kawan dengan skor tipis 1-0 lewat gol Yustinus Pae dimenit ke sembilan babak pertama.
Dengan hasil tersebut, Persipura tetap pimpin klasemen sementara Liga Super Indonesia dengan poin 76. Dan pada pertandingan terkahir nanti, Persipura akan menjamu Persita Tanggerang di Mandala Jayapura.(rr)

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Laundry Detergent Coupons