03.09
Unknown
PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagian besar sudah memenuhi permintaan
dari Pemerintah Daerah (Pemda) Papua. Tercatat, Papua meminta 17 item
yang harus dilakukan perusahaan tambang emas asal Amerika Serikat (AS)
tersebut yang bertujuan untuk kemajuan masyarakat Papua.
Gubernur Papua Lukas Enembe menjelaskan, permintaan ini mengingat secara rill masyarakat Papua di sekitar wilayah tambang Freeport sangat miskin dan tertinggal.
"Itulah sebabnya 17 item kita sampaikan beberapa tahun lalu kita sampaikan di Bali pada Freeport Indonesia. Salah satu yang sudah dipenuhi adalah Bandara Timika yang diserahkan ke pemerintah daerah, selama ini dikelola oleh perusahaan Freeport," ucap Lukas di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2/2015).
Menurut Lukas, wajib hukumnya pemda Papua membangun fasilitas darat supaya melayani masyarakat di sekitar pegunungan.
"Kalau bandara sudah diserahkan kepada kita, fasilitas daratnya kita bangun. Kalau sudah membangun, maka pergerakan pesawat tidak saja dari Jayapura menuju pegunungan, tapi Timika. Dengan demikian, kebutuhan-kebutuhan harga yang tinggi di daerah pegunungan bisa diturunkan. Lebih dekat dari Timika. Itu yang pertama mereka sudah serahkan," ucapnya.
Lukas menambahkan, poin yang kedua adalah masalah tenaga kerja, yakni ditempatkannya putra-putra daerah Papua di Freeport. Kemudian membuka rekening Freeport dan karyawan di Bank Pembangunan Daerah.
"Itu sudah dibuka. Sehingga Bank Pembangunan Daerah menjadi bank devisa. Selama ini kita bank lokal. Kita mau Bank Pembangunan Daerah sebagai bank devisa. Dengan harapan besok smelter baru di Papua sudah bisa dilakukan dari Papua. Tidak harus dibawa ke Surabaya. Itu saran kita," sebutnya.
Menurut Lukas, hingga tahun ini sudah banyak kemajuan dari aspirasi tersebut. "Tersisa 6-7 poin karena berhubungan dengan pemerintah pusat," kata Lukas.
Gubernur Papua Lukas Enembe menjelaskan, permintaan ini mengingat secara rill masyarakat Papua di sekitar wilayah tambang Freeport sangat miskin dan tertinggal.
"Itulah sebabnya 17 item kita sampaikan beberapa tahun lalu kita sampaikan di Bali pada Freeport Indonesia. Salah satu yang sudah dipenuhi adalah Bandara Timika yang diserahkan ke pemerintah daerah, selama ini dikelola oleh perusahaan Freeport," ucap Lukas di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2/2015).
"Kalau bandara sudah diserahkan kepada kita, fasilitas daratnya kita bangun. Kalau sudah membangun, maka pergerakan pesawat tidak saja dari Jayapura menuju pegunungan, tapi Timika. Dengan demikian, kebutuhan-kebutuhan harga yang tinggi di daerah pegunungan bisa diturunkan. Lebih dekat dari Timika. Itu yang pertama mereka sudah serahkan," ucapnya.
Lukas menambahkan, poin yang kedua adalah masalah tenaga kerja, yakni ditempatkannya putra-putra daerah Papua di Freeport. Kemudian membuka rekening Freeport dan karyawan di Bank Pembangunan Daerah.
"Itu sudah dibuka. Sehingga Bank Pembangunan Daerah menjadi bank devisa. Selama ini kita bank lokal. Kita mau Bank Pembangunan Daerah sebagai bank devisa. Dengan harapan besok smelter baru di Papua sudah bisa dilakukan dari Papua. Tidak harus dibawa ke Surabaya. Itu saran kita," sebutnya.
Menurut Lukas, hingga tahun ini sudah banyak kemajuan dari aspirasi tersebut. "Tersisa 6-7 poin karena berhubungan dengan pemerintah pusat," kata Lukas.
