Rakyat Papua menderita, KPK diminta periksa pejabat Papua

Selama 10 tahun terakhir, pemerintah telah mengucurkan dana senilai lebih dari Rp 33,68 triliun untuk Papua. Sayangnya, dana sebanyak itu, tak membuat pembangunan di Papua layaknya kota besar lain.

Mantan Direktur Jamsostek Papua Pieter Nuki Ndoken mengatakan, ada yang salah dengan jumlah dana yang diterima Papua dibanding dengan pembangunan Papua yang sangat miris tersebut. Karena itu, ia meminta agar, jumlah dana dari pemerintah yang diterima oleh gubernur dan bupati di Papua harus ditelusuri ke mana perginya.

Dia berharap, dalam mengungkap aliran dana tersebut, KPK turun langsung membantu. Dia juga meminta agar KPK berani memeriksa pejabat tinggi di Papua.

"Masyarakat Papua menginginkan agar KPK memeriksa semua pejabat di Papua, ini harus dilakukan. Selama ini kan cuma wacana saja, ada apa ini. Mereka takut periksa pejabat di Papua," kata Pieter dalam sebuah diskusi bertajuk 'Pembangunan Kesejahteraan Papua Yang Masih Terseok-seok' di Gedung DPD, Jumat (27/9).

Pieter menjelaskan, sebenarnya persoalan utama masyarakat Papua adalah permasalahan kesejahteraan. Sebagai Ketua Lembaga Independen untuk Himpun Dana Sosial Papua, Pieter menyebut bahwa setidaknya pemerintah bisa mengawali dengan menjamin tersedianya dana kesejahteraan sosial bagi masyarakat Papua.

Dia menambahkan, jaminan dana kesejahteraan itu harus disertai bukti yang jelas bahwa dana itu menyentuh Papua secara langsung, bukan hanya diberikan kepada bupati dan gubernur. Sebab ia mencium, ada penyalahgunaan dalam penyaluran dana APBN ke Papua.

"Sementara masyarakat tidak menerima bantuan, saya kira kalau Papua tidak ingin lepas dari NKRI maka pemerintah harus memeriksa pejabat di sana, periksa ke mana itu pergi uangnya," tegas dia.

Apabila pemerintah masih bersikap seperti saat ini, tambah dia, bukan tidak mungkin rakyat Papua semakin mendesak agar pulau terluar di bagian Timur Indonesia itu semakin menjerit untuk merdeka dan berpisah dari NKRI.

"Kalau begini, maka pemerintah membuka peluang bagi kami untuk lepas dari NKRI. Kami meminta pemerintah menjembatani kami dengan bupati dan gubernur di Papua sehingga kami bisa menjawab persoalan di sana," pungkasnya.

Posted in: sorong