Kejari Timika Usut Dua Kasus Korupsi

Timika- Kejaksaan Negeri Timika, Papua saat ini sedang mengusut dua kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Mimika.
Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejari Timika, Denny Rumaekewi di Timika, Rabu mengatakan kedua kasus tersebut yaitu renovasi gedung sekolah SMP Negeri 3 Timika tahun 2012 dan kegiatan kompetisi olahraga dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Mimika tahun 2012.
Denny menjelaskan, proyek renovasi gedung sekolah SMP Negeri 3 Timika tahun 2012 dikerjakan CV Sumber Mulia dengan menyerap anggaran sebesar Rp410 juta.
Kejari Timika menemukan indikasi adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume yang tertuang dalam kontrak pekerjaan.
Sedangkan dugaan tindak pidana korupsi di Dispora Mimika tahun 2012 terjadi pada kegiatan kompetisi olahraga. Pada 2012, instansi yang bersangkutan memprogramkan kompetisi olahraga pada tiga cabang olahraga yaitu basket, sepak bola dan voli.
Namun dari tiga cabang tersebut, hanya dua kegiatan yang berjalan yakni kompetisi basket dan kompetisi voli. Kegiatan kompetisi sepak bola tidak direalisasikan tanpa alasan yang jelas, namun anggaran seluruhnya sudah terpakai habis dengan total senilai Rp700 juta.
"Kedua kasus tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dalam waktu dekat kami akan tetapkan tersangkanya," jelas Denny.
Ia menambahkan, penyidik Kejari Timika telah memeriksa sejumlah saksi terkait kedua kasus dugaan korupsi tersebut.
"Kami akan kembali memanggil para saksi untuk dimintai keterangan sebelum penetapan tersangka," jelas Denny sembari menambahkan ada lima saksi yang sudah dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi di Dispora Mimika.
Ia mengatakan, Kejari Timika membutuhkan dukungan data, informasi dan bukti-bukti autentik dari masyarakat jika mengetahui ada ketidakberesan dalam penanganan berbagai proyek dan kegiatan yang menyerap anggaran negara.
Denny mengatakan Kejari Timika sejauh ini belum pernah menyelidiki dugaan korupsi proyek pembangunan Kantor DPRD Mimika yang telah menelan anggaran lebih dari Rp86 miliar sejak 2009, meskipun kalangan dewan setempat telah mendesak polisi dan jaksa mengusut ketidakberesan dalam pembangunan gedung tersebut.(rr)

Posted in: news