SBY Setuju Papua Merdeka Pasca Pilpres 2014?

Herman Dogopia, belum lahir ketika seluruh wilayah Papua dan Papua Barat dijajah Belanda hingga t1963. Tetapi dari ceritera orangtua dan kakeknya, Belanda bukanlah bangsa penjajah bagi rakyat Papua,
Mengapa? Karena Belanda, dalam memperlakukan rakyat Papua selalu melakukan pendekatan dengan cara kasih dan persaudaraan.
Belanda, di dalam membangun Irian Barat - nama seluruh Papua ketika itu, melakukan dengan perencanaan jelas. Setiap kota memiliki peruntukan. Ada kota pendidikan, kota dagang, kota wisata, kota budaya, dan kota pemerintahan.

Dan yang mengesankan, ratusan tahun Belanda menjajah Papua. selama itu tak satu pun peluru yang mereka gunakan untuk membunuh rakyat Papua. Pelanggaran HAM oleh Belanda hanyalah karena penjajah itu tidak mempersiapkan atau mengizinkan wilayah itu menjadi negara merdeka.
Pelanggaran HAM memang belum menjadi sebuah istilah populer di era Belanda. Namun menghadapi rakyat Papua yang melakukan pelanggaran hukum yang ditetapkan pemerintah Belanda, selalu diselesaikan melalui hukum.
Konkritnya walaupun ada rakyat yang melakukan pelanggaran, seberat apapun kategori pelanggarannya, solusi hukum tidak dengan eksekusi mati.
Ketika Herman masih berbentuk seorang anak "ingusan" baru mulai belajar abjad dan bahasa Indonesia, ia mengalami periode – yang orangtua dan kakeknya melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia.
Pada 1969, ketika Papua baru enam tahun kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, sejumlah laki-laki rakyat Papua masuk ke hutan. Mereka tidak puas dan mempertanyakan manfaat dari Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) yang dibentuk oleh PBB dan hasilnya menguntungkan Indonesia.
Menghadapi 'pemberontakan' itu, TNI yang dipimpin Brigjen Sarwo Eddhie Wibowo (kini almarhum), menerjunkan pasukan TNI ke sejumlah tempat yang menentang Pepera.
Yang mengesankan sehingga tak bisa dilupakan Herman Dogopio, anak buah almarhum Sarwo Eddhie itu, tidak pernah bertindak kasar apalagi membunuh sekalipun yang mereka temui orang Papua yang membenci Indonesia.
Keadaannya sangat berbeda dengan situasi saat ini. Tak ada lagi pendekatan seperti yang dilakukan oleh Belanda maupun pasukan anak buah Sarwo Eddhie. Jenderal almarhum ini, merupakan mertua dari Presiden RI periode 2004-2014.
Perubahan 180 derajat tersebut, kini semakin membuat rakyat Papua ingin cepat-cepat lepas dari NKRI.
Selama 50 tahun rakyat Papua menjadi bagian dari jutaan penduduk Indonesia, sudah tak terhitung nyawa anak Papua yang melayang akibat pembunuhan oleh eksekutor Indonesia yang nota bene merupakan bangsanya sendiri.
Anak bangsa dibunuh oleh bangsa sendiri.
"Hampir tak satu persoalan yang tidak diselesaikan dengan cara kekerasan, termasuk pembunuhan. Sehinga menjadi pertanyaan di kalangan kami, apa arti kemerdekaan dalam bingkai NKRI", keluh Herman Dogopia, anggota Kaukus Papua dalam perbincangan dengan INILAH.COM di Jakarta baru-baru ini.
Perbincangan dipicu oleh adanya perkembangan politik terbaru yang kental dengan keinginan memisahkan Papua dari NKRI.
OPM (Organisasi Papua Merdeka) pertengahan April lalu mendapat izin dari pemerintah kota Oxford di Inggeris untuk memiliki perwakilannya di kota tersebut. Pembukaan kantor perwakilan itu secara de facto merupakan pengakuan Inggris atas OPM.
Menurut Herman, Kaukus Papua langsung mersepons dan mengundang pejabat terkait untuk membahas masa depan Papua dalam bingkai NKRI. Tetapi hasil pembicaraan atau diskusi dengan Kaukus Papua, tidak sama dengan penerapannya di lapangan .
Herman, ataupun para anggota Kaukus, yakin sekalipun secara diplomatis Inggeris selalu menyatakan tetap mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua. Tetapi, menurut dia Inggris bahkan negara manapun yang memahami perlakuan Indonesia atas rakyat Papua akan selalu berpihak kepada gerakan anti Indonesia.
Herman yang sehari-hari bekerja di Jakarta bahkan sudah menjadi anggota salah satu partai peserta Pemilu 2014 tanpa ragu menegaskan dengan agresifitas OPM, kemerdekaan Papua, terpisah dari NKRI tinggal soal waktu. Kemerdekaan itu sudah ditunggu sebab pada hakekatnya seluruh rakyat Papua saat ini sudah menjadi pendukung OPM.
Sejujurnya, tutur Herman Dogopio, gerakan apapun yang dilakukan pentolan OPM saat ini dan ke depan, akan selalu didukung secara oleh semua rakyat Papua. Banyak yang diam-diam, tetapi seperti pepatah tua, diam itu emas (silent is golden). Begitulah sejatinya sikap masyarakat Papua dewasa ini.
"Saya berani bertaruh, sekalipun dia pejabat, mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah Jakarta, tetapi darah dan jantung mereka sudah berubah menjadi anggota atau pendukung OPM", katanya.
Alasannya sangat sederhana. Pemerintah Indonesia yang mengendalikan Papua secara remote dari Jakarta, tidak pernah mau melakukan dialog sehingga tidak paham atas keadaan sebenarnya.
Ia selalu terkenang dengan almarhum Gus Dur. Presiden ke-4 RI itu, bersedia membuka dialog dengan pemimpin OPM, termasuk merubah nama daerah itu dari Irian Jaya menjadi Papua.
Pertanyaan yang membayangi masyarakat Papua, mengapa dengan GAM (di Aceh) pemerintah bersedia membuka dialog, tapi dengan OPM, tidak bersedia?
Herman mengakui eskalasi atas keinginan untuk merdeka sempat meredup. Tapi kemudian membara lagi setelah pemimpin OPM, Theys Eluay dibunuh atau terbunuh. Pada 11 Nopember 2001 ia ditemukan tewas di dalam mobilnya yang berada di luar kota Jayapura.
Keinginan menjadi merdeka, semakin membara terutama dipicu oleh pernyataan Presiden SBY tahun lalu.
Menurut Herman, sudah menjadi rahasia umum di masyarakat Papua bahwa Presiden SBY tidak mau berdialog lagi dengan rakyat Papua. Entah apa alasannya tapi yang pasti SBY sendiri sudah menyatakan setuju Papua merdeka.
Syaratnya: nanti setelah SBY tidak lagi menjadi Presiden RI. pemerintahannya.
"Kalian boleh merdeka, asalkan jangan di era pemerintahan saya", kata Herman mengutip pernyataan Presiden SBY ketika bertemu dengan para pemimpin agama dari Papua, 11 Desember 2011.
Pernyataan yang tidak disampaikan kepada media itu kemudian secara berantai diceritakan oleh para pemimpin gereja Papua yang menemui SBY di Cikeas di ujung tahun 2011 tersebut.
Pernyataan Presiden SBY cukup mengejutkan sekalipun ada di antara tokoh Papua masih bertanya-tanya, apakah SBY tidak sedang salah ucap.
Herman juga termasuk yang mempertanyakan kebijakan Presiden SBY yang membentuk UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) yang dipimpin pensiunan jenderal Bambang Darmono (bukan Darsono - red).
"Apa tugas dan tujuannya kalau UP4B tidak diberikan dana operasi dan personel yang memadai?" bertanya Herman.
Herman juga heran, mengapa pemimpin UP4B tetap diam seribu bahasa? Apakah unit kerja itu memang dibentuk hanya untuk menampung sahabat Presiden SBY agar punya status dan kegiatan?
Dengan fakta di atas - sebagai anggota Kaukus Papua, Herman berkesimpulan bahwa persoalan Papua dalam NKRI saat ini memang sengaja dibiarkan oleh rezim Yudhoyono.
Ia masih bisa tersenyum sekalipun dengan senyum kecut, sebab berbagai masalah yang dibiarkan oleh rezim saat ini, ternyata bukan hanya persoalan Papua.
Sebuah pembiaran yang berisiko. Tapi apa mau dikata. "Don't Cry For Me Papua .” [mor]

Read more »

Evakuasi Pekerja Freeport Terganggu Longsoran

Timika - Sebanyak 23 pekerja PT Freeport Indonesia hingga Sabtu, 18 Mei 2013, masih terperangkap material longsor di Big Gossan, tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia, Tembagapura, Mimika, Papua.
Dalam siaran pers yang dikeluarkan pada Jumat, 17 Mei 2013, manajemen PT Freeport Indonesia menyebutkan, total pekerja yang terkena musibah longsor Big Gossan sebanyak 39 orang. Sebanyak 11 orang selamat, lima pekerja meninggal dunia, dan 23 pekerja masih terperangkap. (Lihat: 34 Pekerja Freeport Diduga Tewas Terjebak Longsor)

PT Freeport Indonesia dalam rilisnya mengatakan telah mengerahkan sejumlah tenaga ahli untuk mengatasi longsor material dan menyelamatkan pekerja yang terjebak material longsor. Sebuah alat pendeteksi getaran (lifepack 3) jantung juga dikerahkan untuk mendeteksi pekerja yang terjebak dan masih berpeluang hidup. (Tim Penyelamat Cari 34 Korban Longsor Freeport)

General Manager Tambang PT Freeport Indonesia, Nurhadi, dalam rilisnya mengatakan, perangkat ini telah mendeteksi getaran-getaran seirama dengan detak jantung manusia. "Namun hal ini belum dapat dipastikan karena ada kemungkinan disebabkan oleh getaran-getaran lain selama 72 jam yang lalu," kata Nurhadi.
Menurut Nurhadi, situasi terowongan membuat upaya penyelamatan membutuhkan waktu yang lebih lama. "Semakin banyak waktu yang kita butuhkan dapat memperkecil kemungkinan adanya karyawan yang selamat," kata Nurhadi.
Adapun Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik B. Soetjipto dalam rilis menyatakan, setelah semua proses evakuasi selesai, PT Freeport Indonesia akan melakukan investigasi atas musibah yang menelan korban lima pekerja ini. Rozik juga sudah mengunjungi 23 pekerja yang masih terperangkap reruntuhan dan statusnya sudah dirumahkan.

Read more »

Gubernur "Paksa" Freeport Bangun Rel Kereta Api

Timika  - Gubernur Papua, Lukas Enembe bersama wakilnya, Klemen Tinal "memaksa" PT Freeport Indonesia membangun jaringan rel kereta api sebagai sumbangannya kepada rakyat Papua.

Kepada wartawan di Timika, Jumat, Lukas mengakui selama ini Freeport sebagai perusahaan investasi besar telah memberikan banyak manfaat bagi negara, terutama bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua, terutama masyarakat lokal di Mimika.
Namun bagi Lukas Enembe, sumbangan yang diberikan Freeport tersebut selama ini dianggap masih terlalu kecil dibanding begitu besarnya hasil kekayaan mineral emas, tembaga dan perak yang telah dikeruknya selama puluhan tahun beroperasi di Papua.
"Yah, itu terlalu kecil. Ko bikin lebih besar untuk Papua. Saya dan Wagub sudah sepakat untuk menyuruh Freeport membangun jalan kereta api. Itu baru hebat," tegas Lukas.
Ia mengakui, aksesibilitas warga Papua sampai saat ini masih terkendala karena sulitnya transportasi. Sebagian besar wilayah terutama di pedalaman Papua masih terisolasi dari dunia luar lantaran kondisi geografis dan topografis yang sulit karena pemukiman penduduk berada di antara jejeran pegunungan tinggi dan terjal.
Satu-satunya sarana transportasi untuk bisa menjangkau penduduk di wilayah pedalaman Papua hanya melalui pesawat terbang berukuran kecil dan helikopter. Itu pun hanya di beberapa daerah tertentu yang memungkinkan.
Sedangkan akses jalan darat sangat sulit dibangun dalam kondisi medan Papua yang bergunung-gunung terjal sehingga dianggap tidak efisien dan efektif.
Menurut Lukas, dengan kondisi geografis dan topografis wilayah seperti itu, maka Papua membutuhkan sarana transportasi alternatif seperti kereta api.
PT Freeport Indonesia yang berinduk pada Perusahaan Freeport McMoRan Copper & Gold Inc dari Amerika Serikat telah berinvestasi puluhan tahun di wilayah Kabupaten Mimika, Papua semenjak 1970-an.
Terakhir Pemerintah Indonesia menandatangani kontrak karya PT Freeport untuk berinvestasi di Papua pada 1991 saat masa pemerintahan Presiden Soeharto. Melalui kontrak karya itu, PT Freeport diberikan izin untuk menambang mineral emas, tembaga dan perak di Mimika, Papua selama 40 tahun dengan masa perpanjangan 2x10 tahun.(rr)

Read more »

bakar batu

Read more »

Persipura layangkan protes

Tmika- Ketua umum klub Persipura Jayapura Benhur Tommy Mano mengatakan pihaknya akan melayangkan protes ke PSSI ataupun badan liga, terkait perlakuan yang didapat timnya saat dijamu Arema Cronous di stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada beberapa hari lalu.

"Ada sejumlah hal yang ingin kami ajukan protes ataupun laporan kepada PSSI atau badan liga. Persipura dibuat tidak adil saat dijamu Arema Cronous beberapa hari lalu," kata Benhur di Jayapura, Papua, Rabu.

Menurut orang nomor satu di Kota Jayapura itu, saat timnya dijamu oleh Arema Cronous tidak sesuai dengan hasil kesepakatan, misalnya memberikan porsi tiket kepada pecinta atau Persipuramania yang ingin datang menyaksikan pertandingan. Atau meminta agar para penonton tidak "membludak" hingga dekat lapangan pertandingan.

"Panitia penyelenggara Arema Cronous tidak menepati janjinya terkait meningkatnya jumlah penonton hingga pinggir lapangan," katanya.

Kemudian, kurang tegasnya kepemimpinan wasit pertandingan serta pengawas pertandingan yang dinilai lebih berpihak kepada tuan rumah.

"Ditambah ada aksi membawa karangan bunga yang seakan-akan ingin membunuh Persipura dan pamflet dengan tulisan yang tidak pantas," katanya.

Untuk itu, mantan Kadispenda Kota Jayapura itu mengatakan saat ini pihaknya tengah mengumpulkan sejumlah bukti agar peristiwa itu bisa diadukan ke PSSI atau badan liga.

"Secepatnya setelah ada bukti-bukti yang lengkap, Persipura layangkan protes," katanya.

Pada pertandingan yang disaksikan oleh ribuan pasang mata di stadion Kanjuruhan Malang dan disiarkan secara langsung oleh TV swasta dan disaksikan jutaan pasang mata, tim tamu Persipura Jayapura berhasil menaklukan Arema Cronous di kandangnya, setelah pada putaran pertama lalu Boas Salossa dan kawan-kawan ditahan imbang 1-1 di stadion Mandala Jayapura.

Saat ini tim yang berjuluk Mutiara Hitam itu meraih 44 poin dari 18 kali melakoni pertandingan. Dengan Boas Salossa sebagai pencetak gol terbanyak sementara di Liga Super Indonesia dengan koleksi 16 gol. (KR-ARG/A020)

Read more »

Pekerja Freeport Masih Terperangkap

Timika - Evakuasi terhadap 24 pekerja PT Freeport Indonesia hingga Jumat (17/5) masih terus dilakukan, belum ada pekerja yang tertimbun reruntuhan yang berhasil di evakuasi.

Hingga Jumat siang waktu Papua, evakuasi masih dilakukan secara manual. Tim penyelamat harus memindahkan material longsor satu per satu sambil memperkuat dinding terowongan.

Sebanyak 15 pekerja sudah berhasil dievakuasi, lima di antaranya meninggal. Mereka adalah Matheus Marandof, Selvianus Edoway, Yopinus Tabuni, Aan Anugrah dan Ronny Kayluhu.

Kepala Kepolisian Sektor Tembagapura, Ajun Komisaris Polisi Sudirman, Jumat siang melalui pesan pendeknya mengatakan belum ada pekerja yang bisa dievakuasi.

"Belum ada tambahan yang keluar (pekerja), upaya evakuasi terus berjalan, blokade karyawan di mil 72 masih ada," kata Sudirman.

Pada Jumat siang blokade jalan menuju Ridge Camp dan lokasi tambang bawah tanah dilakukan ratusan pekerja. Mereka memblokir jalan dengan menggunakan dua dump truck dan hanya menyisakan celah kecil untuk mobil medis dan pembawa bahan makanan.

Sebagian pekerja memilih turun ke Timika karena tidak ada aktivitas produksi. Sebagian lagi memilih tinggal di barak-barak pekerja.

Read more »

Pekerja Freeport Masih Terperangkap

Timika - Evakuasi terhadap 24 pekerja PT Freeport Indonesia hingga Jumat (17/5) masih terus dilakukan, belum ada pekerja yang tertimbun reruntuhan yang berhasil di evakuasi.

Hingga Jumat siang waktu Papua, evakuasi masih dilakukan secara manual. Tim penyelamat harus memindahkan material longsor satu per satu sambil memperkuat dinding terowongan.

Sebanyak 15 pekerja sudah berhasil dievakuasi, lima di antaranya meninggal. Mereka adalah Matheus Marandof, Selvianus Edoway, Yopinus Tabuni, Aan Anugrah dan Ronny Kayluhu.

Kepala Kepolisian Sektor Tembagapura, Ajun Komisaris Polisi Sudirman, Jumat siang melalui pesan pendeknya mengatakan belum ada pekerja yang bisa dievakuasi.

"Belum ada tambahan yang keluar (pekerja), upaya evakuasi terus berjalan, blokade karyawan di mil 72 masih ada," kata Sudirman.

Pada Jumat siang blokade jalan menuju Ridge Camp dan lokasi tambang bawah tanah dilakukan ratusan pekerja. Mereka memblokir jalan dengan menggunakan dua dump truck dan hanya menyisakan celah kecil untuk mobil medis dan pembawa bahan makanan.

Sebagian pekerja memilih turun ke Timika karena tidak ada aktivitas produksi. Sebagian lagi memilih tinggal di barak-barak pekerja.

Read more »

Longsor Freeport 4 Tewas, 25 Masih Tertimbun

Timika-Diperkirakan total karyawan yang menjadi korban longsor saat mengikuti refresher course di tambang bawah tanah Big Gosan berjumlah 39 orang. Para korban berada di fasilitas pelatihan bawah tanah, bukan di area tambang (500 m dari mulut tambang) dan terjebak longsor sejak Senin (13/5).

Dilaporkan sampai saat ini 4 orang dinyatakan meninggal dunia, 10 orang mengalami cidera dan luka-luka sedangkan 25 orang diperkirakan masih terjebak dan masih dalam proses evakuasi penyelamatan.

Para pekerja tambang yang menjadi korban runtuhnya terowongan bawah tanah di PT Freeport di Timika, Papua Barat dipastikan mendapatkan santunan asuransi kecelakaan kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kita pastikan para korban baik yang meninggal dunia ataupun mengalami luka-luka pasti mendapat santunan asuransi,“ kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di Jakarta, Rabu (15/5).

Muhaimin mengatakan sampai saat ini Pihak Kemnakertrans masih berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kepolisian, Dinas Tenaga kerja Papua Barat dan Kementerian ESDM untuk mempercepat upaya penyelamatan dan menyelidikI penyebab utama terjadinya kecelakaan.

“Kita masih fokus pada upaya-upaya pencarian dan penyelamatan para korban yang masih tertimbun di lokasi serta  menyelidiki penyebab kecelakaan kerja yang terjadi, apakah itu akibat human error ataupun murni peristiwa bencana alam,” jelasnya.

Menaker juga telah menginstuksikan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (PPK) untuk mengambil langkah-langkah terkait kecelakaan kerja freeport ini, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM selaku pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di bidang pertambangan.

Tidak itu saja, untuk mempercepat proses evakuasi dan menyelidiki penyebab kecelakaan, dari pusat telah mengirimkan 3 orang instruktur tambang yang ahli menangani kasus seperti yang terjadi di Freeport.(Fat/jpnn)
-Kegiatan operasi freeport sementara dihentikan untuk mengakomodir keinginan karyawan yang saat ini sedang berduka atas musibah runtuhnya terowongan bawah tanah. Selain itu perusahaan ingin fokus dalam upaya evakuasi dan penyelamatan karyawan yang masih terperangkap.

Read more »

DPR Minta Pemerintah Tidak "Tutup Mata" OPM

Timika - Anggota DPR RI Utusan Provinsi Papua, Peggy Patricia Patipi, meminta pemerintah untuk serius menyikapi propaganda politik Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang semakin gencar di luar negeri dan tidak "menutup mata" dengan keberadaan separatis itu.

"Pemerintah jangan menutup mata dengan gerakan OPM. Orang-orang mereka sudah ada di luar negeri dan terus memperjuangkan ideologinya untuk mendapat simpatik dari dunia internasional," katanya kepada ANTARA di Timika, Jumat.
Menanggapi pembukaan kantor perwakilan OPM di Oxford, Inggris, ia mengatakan sudah waktunya bagi Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan secara baik persoalan Papua, sebagaimana pernah dilakukan dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka pada beberapa tahun lalu.
"Pertanyaannya mengapa Aceh bisa diselesaikan secara damai, tetapi Papua tidak bisa. Pemerintah harus bisa menyelesaikan masalah OPM sehingga ke depan tidak ada lagi ganjalan bagi pemerintah untuk membangun Papua dalam bingkai NKRI, apalagi OPM menargetkan merdeka pada tahun 2015," katanya.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa itu mengakui sudah banyak kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendorong percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat agar lebih sejahtera sebagaimana daerah lain di Indonesia.
Kebijakan itu dilakukan melalui pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan saat ini Otsus Plus yang memberikan alokasi dana 80 persen untuk kabupaten/kota dan 20 persen untuk provinsi.
Selain itu, pemerintah juga membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) untuk lebih mempercepat pembangunan Papua.
Meski demikian, Peggy menyarankan agar berbagai kebijakan yang dilakukan di Papua itu harus tetap dievaluasi tingkat keberhasilan maupun kegagalannya.
Peggy khawatir dengan meningkatnya alokasi anggaran ke kabupaten/kota di Papua bisa memicu jurang perbedaan yang sangat besar di kalangan orang Papua sendiri.
Selain itu, kata Peggy yang juga putri dari mantan Gubernur Irian Jaya, Almarhum Jacob Patipi itu, maraknya konflik antarorang Papua setiap kali penyelenggaraan Pilkada juga patut dikaji.
Perebutan kekuasaan politik di setiap daerah di Papua saat Pilkada, katanya, tidak jarang menimbulkan kerusuhan dan tindakan anarkis karena masih minimnya pendidikan politik yang diberikan kepada orang Papua untuk bisa menerima kekalahan dan mengakui kemenangan orang lain.
"Setiap kali ada Pilkada di satu daerah di Papua, pasti terjadi kerusuhan. Ini tandanya bahwa masyarakat Papua belum sepenuhnya dewasa dalam berpolitik. Agar Papua bisa aman dalam membangun daerah maka diperlukan pendidikan politik yang lebih baik sehingga kalau kalah tidak ribut-ribut atau bakar-bakar fasilitas pemerintah," katanya.(rr)

Read more »

DPR Minta Pemerintah Tidak "Tutup Mata" OPM

Timika  - Anggota DPR RI Utusan Provinsi Papua, Peggy Patricia Patipi, meminta pemerintah untuk serius menyikapi propaganda politik Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang semakin gencar di luar negeri dan tidak "menutup mata" dengan keberadaan separatis itu.

"Pemerintah jangan menutup mata dengan gerakan OPM. Orang-orang mereka sudah ada di luar negeri dan terus memperjuangkan ideologinya untuk mendapat simpatik dari dunia internasional," katanya kepada ANTARA di Timika, Jumat.
Menanggapi pembukaan kantor perwakilan OPM di Oxford, Inggris, ia mengatakan sudah waktunya bagi Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan secara baik persoalan Papua, sebagaimana pernah dilakukan dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka pada beberapa tahun lalu.
"Pertanyaannya mengapa Aceh bisa diselesaikan secara damai, tetapi Papua tidak bisa. Pemerintah harus bisa menyelesaikan masalah OPM sehingga ke depan tidak ada lagi ganjalan bagi pemerintah untuk membangun Papua dalam bingkai NKRI, apalagi OPM menargetkan merdeka pada tahun 2015," katanya.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa itu mengakui sudah banyak kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendorong percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat agar lebih sejahtera sebagaimana daerah lain di Indonesia.
Kebijakan itu dilakukan melalui pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan saat ini Otsus Plus yang memberikan alokasi dana 80 persen untuk kabupaten/kota dan 20 persen untuk provinsi.
Selain itu, pemerintah juga membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) untuk lebih mempercepat pembangunan Papua.
Meski demikian, Peggy menyarankan agar berbagai kebijakan yang dilakukan di Papua itu harus tetap dievaluasi tingkat keberhasilan maupun kegagalannya.
Peggy khawatir dengan meningkatnya alokasi anggaran ke kabupaten/kota di Papua bisa memicu jurang perbedaan yang sangat besar di kalangan orang Papua sendiri.
Selain itu, kata Peggy yang juga putri dari mantan Gubernur Irian Jaya, Almarhum Jacob Patipi itu, maraknya konflik antarorang Papua setiap kali penyelenggaraan Pilkada juga patut dikaji.
Perebutan kekuasaan politik di setiap daerah di Papua saat Pilkada, katanya, tidak jarang menimbulkan kerusuhan dan tindakan anarkis karena masih minimnya pendidikan politik yang diberikan kepada orang Papua untuk bisa menerima kekalahan dan mengakui kemenangan orang lain.
"Setiap kali ada Pilkada di satu daerah di Papua, pasti terjadi kerusuhan. Ini tandanya bahwa masyarakat Papua belum sepenuhnya dewasa dalam berpolitik. Agar Papua bisa aman dalam membangun daerah maka diperlukan pendidikan politik yang lebih baik sehingga kalau kalah tidak ribut-ribut atau bakar-bakar fasilitas pemerintah," katanya.(rr)

Read more »

Enam Tersangka Penyerangan di Sorong Dituduh Makar

Jayapura - Enam warga sipil asal suku Moi di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat yang ditangkap polisi pasca penembakan Sorong, Selasa 30 April 2013, dikenai pasal makar.

"Polisi menjerat tersangka dengan pasal makar," kata Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum Manokwari, Jumat 10 Mei 2013. Keenam tersangka itu adalah Klemens Kodimko (71), Obeth Kamesrar (65), Antonius Safuf (62), Obaja Kamesrar (40), Yordan Magablo (42) dan Hengky Mangamis (39).

Warinussy mengatakan, tim pengacara dari Papua Barat mendampingi para tersangka. Tim Penasihat Hukum mendapat dukungan dari Badan Pekerja AM Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua berdasarkan Nota Tugas Nomor: 209/G-15.d/V/2013 tanggal 7 Mei 2013. "Penasehat hukum telah menandatangani surat kuasa untuk saudara Isak Klaibin yang dituduh sebagai pimpinan pelaku makar," kata Warinussy.

Insiden Sorong terjadi menjelang peringatan Hari Integrasi Papua, Rabu 1 Mei 2013. Kisruh itu menyebabkan dua orang meninggal dunia. Korban ditembak adalah Abner Malagawak, 22 tahun dan Thomas Blesia, 28. Peristiwa terjadi sekitar pukul 20.00 WIT itu juga melukai Herman Lokden, 18, warga kampung Wulek, serta Andreas Sapisa, 32, warga Distrik Makbon, Kabupaten Sorong. Herman terluka di betis kanan, sedangkan Andreas Sapisa di jari kaki.

Sepekan setelah kerusuhan di Aimas, salahsatu korban tembak Salomina Klaibin (37 tahun) akhirnya meninggal, Selasa, 7 Mei 2013. Ibu rumah tangga itu sempat dirawat di rumah sakit dengan luka di bagian perut. "Korban menderita luka pada bagian perut, paha dan lengan kiri diduga ditembak aparat pada penyerangan terhadap massa di rumah Isak Klaibin, Aimas, Sorong," kata Warinussy.

Menurut dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000, kasus tersebut dikategorikan masuk pelanggaran HAM.

Sementara itu, Kepolisian Daerah Papua menyatakan, pelaku penyerangan terhadap aparat tetap akan diproses. "Untuk yang meninggal, itu adalah anggota OPM berpangkat Letnan Satu, korban ini saudara kandung Isak Klaibin," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Polisi, I Gede Sumerta Jaya.

Usai kejadian Aimas, polisi kemudian menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat penyerangan terhadap aparat. Polisi juga berhasil mengolah Tempat Kejadian Perkara dan menyita ratusan amunisi serta senjata rakitan. "Diantaranya amunisi kaliber 56, ada juga senjata rakitan, puluhan senjata tajam dan kartu identitas gerakan Papua di Sorong," kata I Gede Sumerta Jaya.

Read more »

Kantor OPM Akan Dibangun di Sejumlah Negara

JAYAPURA

"Tentu di negara-negara yang mendukung Papua, tapi masih rahasia. Kami akan umumkan jika sudah diresmikan," kata Buchtar Tabuni kepada Tempo, Selasa, 7 Mei 2013.

Pendirian di Oxford ini agar lebih memudahkan aktivitas penggalangan internasional terhadap status Papua. Oxford dianggap lebih demokratis dalam menerima pandangan kebebasan sebuah bangsa.

Pendiri sekaligus kepala kantor OPM di Oxford adalah Benny Wenda, pria kelahiran Papua tahun 1975 silam. Pada tahun 1977, ketika ia berusia 2 tahun, militer Indonesia melakukan serangan udara dan membunuh ribuan orang, termasuk keluarganya. Dia kemudian dibesarkan oleh pamannya dan menghabiskan lima tahun tinggal di hutan.

Benny, yang menolak Indonesia, terus dikejar petugas. Dia pernah ditangkap dan dipenjara pada 6 Juni 2002 di Jayapura, setelah dituduh memprovokasi massa membakar kantor polisi. Hukumannya 25 tahun. Dalam penjara, Benny, mantan mahasiswa di Jayapura itu, berpikir keras untuk melarikan diri. Sampai suatu saat ia mendapat kesempatan dan kabur dari tahanan pada 27 Oktober 2002.

Benny terus melewati perbatasan Papua Nugini. Dengan dibantu sekelompok orang, ia akhirnya lolos ke Inggris. Benny adalah warga negara Inggris. "Tapi yang benar adalah dia warga Papua Barat. Di Inggris itu hanya untuk sementara," kata Buchtar Tabuni.

Kampanye Benny di luar negeri juga membumi. Ia beberapa kali berkunjung di negara-negara Afrika, juga di Pasifik. Sampai akhirnya, pemerintah Indonesia pada tahun 2011 mengeluarkan Red Notice dan Surat Perintah Penangkapan Internasional untuk dirinya.

Belakangan, nama Benny dihapus dari daftar pencarian orang (DPO) karena polisi internasional tak menemukan unsur kriminal sebagaimana dituduhkan otoritas Indonesia.
- Ketua Parlemen Nasional Papua Barat Buchtar Tabuni menyatakan, rencananya, kantor Organisasi Papua Merdeka juga akan dibangun di sejumlah negara. Selain Oxford, Inggris, yang lebih dulu terdapat kantor OPM, peresmian kedua dapat saja dilakukan di negara tetangga Indonesia.

Read more »

Proyektil di tubuh anggota OPM Aimas bukan standar

Jayapura, Papua - Salomina Kalaibin, korban penembakan di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat , Senin malam, akhirnya meninggal setelah dirawat sejak 1 Mei lalu. Dari tubuhnya dokter forensik mendapati, proyektil peluru yang bersarang bukan dari peluru standar TNI/Kepolisian Indonesia. 

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Polisi Gede Sumerta, secara terpisah mengatakan, korban sempat dioperasi Kamis malam (1/5), sesaat setelah tertembak, di RS Sele Be Selo Aimas.

Dikatakan, dokter yang mengoperasi korban berhasil menggeluarkan proyektil namun jenisnya bukan yang biasa digunakan TNI/Kepolisian Indonesia, alias bukan amunisi standar senjata organik.

"Kami memperoleh informasi proyektil yang ditemukan pada tubuh korban itu bukan proyektil yang digunakan polisi atau TNI," kata Sumerta.

Secara terpisah, Inspektur Pengawas Daerah Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Gde Sugianyar, menyatakan, "Korban kebetulan perempuan. Namun diketahui perempuan korban ini anggota OPM Kalaibin, memiliki seragam dan kartu anggota gerakan mereka."

Informasi dihimpun menyatakan Salomina Kalaibin memiliki kartu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dengan nomor anggota 7104485, berpangkat Sergeant 2E, berlaku mulai 1 Juli 2007, dan ditandatangani Panglima Pembebasan Nasional Papua Barat, Richard H Jowen. 

Dengan dia meninggal, maka tercatat tiga warga tewas akibat penembakan sesaat setelah tim gabungan TNI/Polri diserang masyarakat, sekitar pukul 02.00 WIT Kamis pekan lalu.

Penyerangan itu terjadi saat petugas gabungan menuju lokasi yang dilaporkan ada sekitar 200 warga sedang berkumpul dan diduga bersiap mengibarkan bendera Bintang Kejora, lambang separatis OPM untuk memperingati Hari Aneksasi yang jatuh 1 Mei.

Oleh negara, 1 Mei di sana juga diperingati sebagai Hari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang biasa dirayakan dengan berbagai keramaian melibatkan masyarakat setempat. Selama ini Sorong dikenal sebagai salah satu kawasan paling aman dan tenteram di Provinsi Papua. 

Akibat penyerangan itu, satu anggota TNI AD setempat, Pembantu Letnan Dua Saltoni, luka bacokan dan dua unit kendaraan roda empat yang digunakan rusak berat. Polisi hingga saat ini masih menyelidiki kasus tersebut dan sudah menetapkan enam warga sebagai tersangka.

Kelompok OPM setempat penyerang patroli gabungan itu diketahui dipimpin Isak Kalaibin. "Kami tengah mengejar kawanan Kalaibin itu hingga ke hutan-hutan," kata Kepala Polres Sorong, Komisaris Besar Polisi Zulpan, yang dihubungi lewat telefon genggam. 

Di lokasi dekat tempat penyerangan patroli gabungan itu, di Desa Aimas, Distrik Aimas, petugas gabungan mendapati berbagai barang bukti aktivitas kawanan Kalaibin. Selain bendera, ada bagan organisasi OPM setempat, denah posisi pos polisi dan pos TNI AD setempat, serta dokumen-dokumen rencana aksi penyerangan.

Masih ada ratusan amunisi kaliber 5,56 milimeter, senjata api rakitan, dan magasen pembungkus butir amunisi di senjata laras panjang. Serta senjata tajam tradisional berupa kampak, parang, dan panah di lahan yang menjadi arena perekrutan dan pelatihan anggota separatis OPM itu.

Read more »

Cuma dikuasai 3 orang, bahasa di Papua ini nyaris punah

Biak-Dari ratusan bahasa yang ada di tanah Papua, bahasa Dusner menjadi bahasa yang terancam mengalami kepunahan. Bukan tanpa sebab, kini bahasa tersebut hanya menyisakan tiga orang penutur berusia tua di teluk Wondama, Papua Barat.

"Tinggal tiga 3 orang penutur, yang paling muda 65 tahun yang lainnya di atas itu. Yang saya dapat 2 narasumber menyampaikan. Satu nenek Emma Somisa dan Enos Yoweni satu lagi tidak tinggal di satu kampung berbeda," ungkap Direktur Pusat Penelitian Bahasa dan Budaya Papua, Andreas J Deda dalam sambungan telepon dengan merdeka.com, Minggu (5/5).

Dari penlitiannya bersama dengan institusi asing dan juga universitas Papua, pengaruh sosial budaya menjadi penyebab rentannya bahasa ini punah. Terlebih lagi dominasi dan pengaruh luar yang membuat semakin hilangnya penutur bahasa Dusner.

"Pertama, secara lokal ada persaingan wilayah dilihat ada persaingan kedaerahan atau orientasi hidup termasuk kelompok bahasa papua Austerinesia kelompok Biak. Kedua, di tahun 1920-an sudah dilarang oleh guru Injil. Orang di sana tidak boleh menggunakan Dusner karena bahasa itu termasuk bahasa setan karena bahasa itu digunakan untuk bicara dengan nenek moyang," jelasnya lagi.

Tak banyak yang bisa dilakukan Andreas untuk melestarikan bahasa leluhurnya ini. Seakan tak mampu membendung pengaruh modernisme dan dominasi suku besar, tim peneliti bahasa mengembalikan pilihan kepada masyarakat Wondama. Ingin kembali menuturkan bahasa ini atau tidak.

"Yang kami lakukan sekarang membuat kamusnya kemudian dari profesor dari luar, rektor kami menulis tentang grammar-nya. Sekarang kita kembalikan ke masyarakat tergantung ke masyarakat," tutupnya.

Bahasa Dusner melengkapi dua bahasa di Papua lainnya yang telah punah. Bahasa tersebut adalah bahasa Mansin dan Tandinia yang telah hilang pada tahun 1970-an.

Read more »

Mahasiswa Tuntut Penarikan Militer di Papua

Yogyakarta- Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta menuntut penarikan unsur militer baik TNI maupun Polri dari seluruh wilayah Papua sebagai syarat terbukanya ruang demokrasi bagi masyarakat setempat.
"Kami menginginkan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi seluruh rakyat papua. Itulah satu-satunya solusi yang demokratis,"kata Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Rinto Kogoya kepada wartawan di Yogyakarta, Jumat.
Rasa kebebasan itu, menurut dia , bisa diwujudkan apabila dilakukan penarikan TNI dan Polri baik dari unsur organik dan non organik dari seluruh wilayah Papua.
Tuntutan tersebut, menurut Rinto, juga dipicu dari terjadinya berbagai insiden penembakan yang telah dilakukan pihak militer pada 1 Mei lalu, kepada rakyat sipil di Kabupaten Sorong dan Biak Numfor.
Penembakan yang dilakukan oleh pihak militer itu, kata dia, mengakibatkan dua warga sipil meninggal dunia dan tiga luka-luka.
"Tanggal 1 Mei di saat masyarakat Papua sedang merayakan 50 tahun Aneksasi, malah ada pnembakan.ini adalah contoh tindakan intimidasi secara psikologis,"katanya.
Pihak masyarakat Papua, menurut dia, hingga saat ini menginginkan terbukanya ruang-ruang demokrasi untuk bertukar fikiran demi menghidupkan aspirasi masyarakat setempat.
"Sehingga terbukanya aspirasi masyarakat itu tentunya harus dijauhkan dari situasi intimidatif, yang setiap hari dirasakan masyarakat Papua,"katanya.
Ia mengatakan seharusnya pemerintah mengabulkan permintaan masyarakat Papua apabila menginginkan masyarakat setempat lebih dekat dengan Indonesia.
"Bagaimana dekat, kalau rasa kebebasan itu juga tidak bisa diberikan,"katanya.
Otonomi khusus (Otsus) yang diberlakukan di Papua, menurut dia, juga belum bisa dianggap sebagai solusi akhir. Sebab hingga saat ini Otsus belum bisa memunculkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.
"Jangan dianggap kalau sedah diterpakan Otsus, persoalan selesai,"katanya.
Menurut dia, apabila pemerintah Indonesia tidak dapat mengabulkan permintaan itu, upaya untuk mengajukan ke tingkat Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), bisa dilakukan.
Menurut dia, upaya tersebut dilakukan agar juga dapat memperoleh perhatian dari dunia Internasional.
"Mungkin opsi pengaduan ke tingkat PBB bisa dilakukan. Kalau pemerintah Indonesia terus melakukan pembiaran,"katanya.(tp)

Read more »

Kejari Timika Usut Dua Kasus Korupsi

Timika- Kejaksaan Negeri Timika, Papua saat ini sedang mengusut dua kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Mimika.
Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejari Timika, Denny Rumaekewi di Timika, Rabu mengatakan kedua kasus tersebut yaitu renovasi gedung sekolah SMP Negeri 3 Timika tahun 2012 dan kegiatan kompetisi olahraga dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Mimika tahun 2012.
Denny menjelaskan, proyek renovasi gedung sekolah SMP Negeri 3 Timika tahun 2012 dikerjakan CV Sumber Mulia dengan menyerap anggaran sebesar Rp410 juta.
Kejari Timika menemukan indikasi adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume yang tertuang dalam kontrak pekerjaan.
Sedangkan dugaan tindak pidana korupsi di Dispora Mimika tahun 2012 terjadi pada kegiatan kompetisi olahraga. Pada 2012, instansi yang bersangkutan memprogramkan kompetisi olahraga pada tiga cabang olahraga yaitu basket, sepak bola dan voli.
Namun dari tiga cabang tersebut, hanya dua kegiatan yang berjalan yakni kompetisi basket dan kompetisi voli. Kegiatan kompetisi sepak bola tidak direalisasikan tanpa alasan yang jelas, namun anggaran seluruhnya sudah terpakai habis dengan total senilai Rp700 juta.
"Kedua kasus tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dalam waktu dekat kami akan tetapkan tersangkanya," jelas Denny.
Ia menambahkan, penyidik Kejari Timika telah memeriksa sejumlah saksi terkait kedua kasus dugaan korupsi tersebut.
"Kami akan kembali memanggil para saksi untuk dimintai keterangan sebelum penetapan tersangka," jelas Denny sembari menambahkan ada lima saksi yang sudah dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi di Dispora Mimika.
Ia mengatakan, Kejari Timika membutuhkan dukungan data, informasi dan bukti-bukti autentik dari masyarakat jika mengetahui ada ketidakberesan dalam penanganan berbagai proyek dan kegiatan yang menyerap anggaran negara.
Denny mengatakan Kejari Timika sejauh ini belum pernah menyelidiki dugaan korupsi proyek pembangunan Kantor DPRD Mimika yang telah menelan anggaran lebih dari Rp86 miliar sejak 2009, meskipun kalangan dewan setempat telah mendesak polisi dan jaksa mengusut ketidakberesan dalam pembangunan gedung tersebut.(rr)

Read more »

Kejari Timika Usut Dua Kasus Korupsi

Timika- Kejaksaan Negeri Timika, Papua saat ini sedang mengusut dua kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Mimika.
Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejari Timika, Denny Rumaekewi di Timika, Rabu mengatakan kedua kasus tersebut yaitu renovasi gedung sekolah SMP Negeri 3 Timika tahun 2012 dan kegiatan kompetisi olahraga dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Mimika tahun 2012.
Denny menjelaskan, proyek renovasi gedung sekolah SMP Negeri 3 Timika tahun 2012 dikerjakan CV Sumber Mulia dengan menyerap anggaran sebesar Rp410 juta.
Kejari Timika menemukan indikasi adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume yang tertuang dalam kontrak pekerjaan.
Sedangkan dugaan tindak pidana korupsi di Dispora Mimika tahun 2012 terjadi pada kegiatan kompetisi olahraga. Pada 2012, instansi yang bersangkutan memprogramkan kompetisi olahraga pada tiga cabang olahraga yaitu basket, sepak bola dan voli.
Namun dari tiga cabang tersebut, hanya dua kegiatan yang berjalan yakni kompetisi basket dan kompetisi voli. Kegiatan kompetisi sepak bola tidak direalisasikan tanpa alasan yang jelas, namun anggaran seluruhnya sudah terpakai habis dengan total senilai Rp700 juta.
"Kedua kasus tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dalam waktu dekat kami akan tetapkan tersangkanya," jelas Denny.
Ia menambahkan, penyidik Kejari Timika telah memeriksa sejumlah saksi terkait kedua kasus dugaan korupsi tersebut.
"Kami akan kembali memanggil para saksi untuk dimintai keterangan sebelum penetapan tersangka," jelas Denny sembari menambahkan ada lima saksi yang sudah dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi di Dispora Mimika.
Ia mengatakan, Kejari Timika membutuhkan dukungan data, informasi dan bukti-bukti autentik dari masyarakat jika mengetahui ada ketidakberesan dalam penanganan berbagai proyek dan kegiatan yang menyerap anggaran negara.
Denny mengatakan Kejari Timika sejauh ini belum pernah menyelidiki dugaan korupsi proyek pembangunan Kantor DPRD Mimika yang telah menelan anggaran lebih dari Rp86 miliar sejak 2009, meskipun kalangan dewan setempat telah mendesak polisi dan jaksa mengusut ketidakberesan dalam pembangunan gedung tersebut.(rr)

Read more »

BTN Tunjuk Manajer Persipura Sebagai Manajer Timnas Senior

Jayapura- Manajer klub Persipura Jayapura, Rudi Maswi, kini resmi ditunjuk Badan Tim Nasional (BTN) untuk menjadi manajer tim nasional Indonesia senior. Sedangkan posisi pelatih kepala, tetap dipercayakan kepada Jacksen F Tiago, notabene pelatih klub Persipura.
"Sedangkan untuk wakil pelatih, semuanya diserahkan kepada Jacksen," ujar Sekretaris BTN, Sefdin Alamsyah Syaifudin.
"Terkait penunjukan Jacksen, BTN dan Persipura sepakat bahwa Jacksen harus sukses baik di klub maupun di Timnas serta tidak akan mengganggu penampilan Persipura di liga," sambungnya.
Selain itu, dilanjutkannya, Timnas senior akan menjalani beberapa even penting pada 7 Juni 2013 lawan Belanda, tanggal 14 Juli 2013 lawan Arsenal, tanggal 20 Juli 2013 lawan Liverpool dan tanggal 25 Juli 2013 lawan Chelsea.
Kemudian, tanggal 14 Agustus 2013 akan ada international friendly match yang lawannya akan dikonfirmasi pada akhir Mei 2013. Pra Piala Asia pada tanggal 15 Oktober 2013 lawan China (home), tanggal 11 November 2013 lawan China (away) dan tanggal 19 November 2013 lawan Iraq (home). Akhir September 2013, direncanakan international friendly match.
"Sehingga, tidak benar jika ada anggapan bahwa BTN di bawah pimpinan La Nyalla Mahmud Mattalitti tidak memiliki program uji coba," tuntasnya. (esa/dzi)

Read more »

UNJ dan STIE Swadaya Lolos ke Final Campus League

Jakarta - Tim basket putra STIE Swadaya melaju ke babak Grand Final La Lights Campus League 2013 setelah menekuk tim putra Perbanas di Gelanggang Olahraga Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu malam.
Tim Perbanas yang menjadi fovorit juara takluk dengan skor 67-79. Mereka sempat unggul di dua babak pertama namun keteteran ketika memasuki babak ketiga. Tim STIE Swadaya tampil menggila dan berhasil menyalip perolehan poin.
Bambang Adiputa, pemain Swadaya dengan nomor punggung 17, terlihat paling menonjol. Dari 7 kali shooting yang dilakukannya, 5 diantaranya berbuah three point. Ia membawa STIE Swadaya untuk pertamakalinya ke Grand Final yang akan berlangsung 13-18 Mei.
Perbanas sendiri, meski harus mengakui ketangguhan STIE Swadaya, masih bisa tersenyum karena salah satu pemain mereka, Muhammad Rizki Falconi, dinobatkan sebagai Most Valuable Player (MVP).
Sementara dari tim basket putri, tim Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berhasil lolos ke Grand Final setelah mencukur tim putri Bina Nusantara dengan skor 62-33. Nur Octania, salah satu pemain UNJ, juga dinobatkan sebagai Most Valuable Player.
La Lights Campus League 2013 untuk regional Jakarta mulai bergulir 22 April lalu dengan jumlah 37 tim peserta. Mereka berasal dari sejumlah kampus di wilayah Jabodetabek. La Lights Campus League 2013 sendiri pertama kali bergulir 2007 lalu dan sampai saat ini telah diikuti tak kurang dari 800 tim.

Read more »

Kapal Greenpeace Kunjungi Papua

Jayapura - Greenpeace bakal mengunjungi Papua pada Kamis 9 Mei 2013. Mereka akan datang menggunakan kapal terbarunya Rainbow Warrio III. Kedatangan organisasi lingkungan dunia itu untuk mendesak pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengeluarkan regulasi perlindungan hutan. Mereka

juga mendesak dunia industri di Tanah Air sadar dan ramah lingkungan.

Menurut Juru Kampanye Media Greenpeace Indonesia, Hikmat Soeriatanuwijaya, kapal Rainbow Warrior ini salah satu kapal laut unik paling ramah lingkungan yang pernah dibuat di dunia. "Kapal ini akan berlayar dari Papua ke Jakarta pada 9 Mei hingga 10 Juni nanti," katanya ke wartawan di Kota Jayapura, Papua, Selasa, 7 Mei 2013.

Tur Kapal Rainbow Warrior di Pulau Papua akan dimulai dari Kota Jayapura pada 9-11 Mei, lalu ke Kota Manokwari, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong di Provinsi Papua Barat pada 16-18 Mei. Setelah itu, berlanjut ke Benoa, Bali pada 31 Mei hingga 1 Juni dan berakhir di Jakarta pada 7-10 Juni 2013.

Kapal Rainbow Warrior yang baru  diluncurkan Oktober 2011 ini adalah kapal pertama yang didesain dan dibuat secara khusus untuk Greenpeace sebagai kendaraan kampanye lingkungan. Kapal ini didanai oleh individu-individu pendukung Greenpeace di seluruh dunia. "Sekitar 30.000 orang diantaranya dari Indonesia dan Papua," katanya.

Menurut Hikmat, kapal Greenpeace ini merupakan aset unik dalam upaya penyelamatan bumi dan melindungi kepentingan umat manusia. Kapal ini berada di garis depan kampanye Greenpeace, kerap berlayar ke tempat terpencil untuk menjadi saksi langsung serta melakukan aksi menghentikan perusakan lingkungan.

"Tahun ini, Rainbow Warrior berada di Indonesia untuk meluncurkan kampanye baru laut Greenpeace Indonesia dan juga mendukung komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melindungi hutan Indonesia dan menurunkan emisi gas rumah kaca Indonesia hingga 26 persen pada 2020," katanya.

Charles Tawaru, Juru Kampanye Hutan Greenpeace di Papua mengatakan, dalam turnya di Pulau Papua, Greenpeace akan mendorong komitmen pemerintah daerah setempat untuk dapat melihat persoalan lingkungan sebagai persoalan pokok. "Tujuannya sederhana saja, kami ingin agar stakeholder berkomitmen untuk menjaga hutan di Pulau Papua," katanya.

Read more »