DPR Minta Pemerintah Tidak "Tutup Mata" OPM

Timika - Anggota DPR RI Utusan Provinsi Papua, Peggy Patricia Patipi, meminta pemerintah untuk serius menyikapi propaganda politik Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang semakin gencar di luar negeri dan tidak "menutup mata" dengan keberadaan separatis itu.

"Pemerintah jangan menutup mata dengan gerakan OPM. Orang-orang mereka sudah ada di luar negeri dan terus memperjuangkan ideologinya untuk mendapat simpatik dari dunia internasional," katanya kepada ANTARA di Timika, Jumat.
Menanggapi pembukaan kantor perwakilan OPM di Oxford, Inggris, ia mengatakan sudah waktunya bagi Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan secara baik persoalan Papua, sebagaimana pernah dilakukan dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka pada beberapa tahun lalu.
"Pertanyaannya mengapa Aceh bisa diselesaikan secara damai, tetapi Papua tidak bisa. Pemerintah harus bisa menyelesaikan masalah OPM sehingga ke depan tidak ada lagi ganjalan bagi pemerintah untuk membangun Papua dalam bingkai NKRI, apalagi OPM menargetkan merdeka pada tahun 2015," katanya.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa itu mengakui sudah banyak kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendorong percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat agar lebih sejahtera sebagaimana daerah lain di Indonesia.
Kebijakan itu dilakukan melalui pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan saat ini Otsus Plus yang memberikan alokasi dana 80 persen untuk kabupaten/kota dan 20 persen untuk provinsi.
Selain itu, pemerintah juga membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) untuk lebih mempercepat pembangunan Papua.
Meski demikian, Peggy menyarankan agar berbagai kebijakan yang dilakukan di Papua itu harus tetap dievaluasi tingkat keberhasilan maupun kegagalannya.
Peggy khawatir dengan meningkatnya alokasi anggaran ke kabupaten/kota di Papua bisa memicu jurang perbedaan yang sangat besar di kalangan orang Papua sendiri.
Selain itu, kata Peggy yang juga putri dari mantan Gubernur Irian Jaya, Almarhum Jacob Patipi itu, maraknya konflik antarorang Papua setiap kali penyelenggaraan Pilkada juga patut dikaji.
Perebutan kekuasaan politik di setiap daerah di Papua saat Pilkada, katanya, tidak jarang menimbulkan kerusuhan dan tindakan anarkis karena masih minimnya pendidikan politik yang diberikan kepada orang Papua untuk bisa menerima kekalahan dan mengakui kemenangan orang lain.
"Setiap kali ada Pilkada di satu daerah di Papua, pasti terjadi kerusuhan. Ini tandanya bahwa masyarakat Papua belum sepenuhnya dewasa dalam berpolitik. Agar Papua bisa aman dalam membangun daerah maka diperlukan pendidikan politik yang lebih baik sehingga kalau kalah tidak ribut-ribut atau bakar-bakar fasilitas pemerintah," katanya.(rr)

Read more »

DPR Minta Pemerintah Tidak "Tutup Mata" OPM

Timika  - Anggota DPR RI Utusan Provinsi Papua, Peggy Patricia Patipi, meminta pemerintah untuk serius menyikapi propaganda politik Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang semakin gencar di luar negeri dan tidak "menutup mata" dengan keberadaan separatis itu.

"Pemerintah jangan menutup mata dengan gerakan OPM. Orang-orang mereka sudah ada di luar negeri dan terus memperjuangkan ideologinya untuk mendapat simpatik dari dunia internasional," katanya kepada ANTARA di Timika, Jumat.
Menanggapi pembukaan kantor perwakilan OPM di Oxford, Inggris, ia mengatakan sudah waktunya bagi Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan secara baik persoalan Papua, sebagaimana pernah dilakukan dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka pada beberapa tahun lalu.
"Pertanyaannya mengapa Aceh bisa diselesaikan secara damai, tetapi Papua tidak bisa. Pemerintah harus bisa menyelesaikan masalah OPM sehingga ke depan tidak ada lagi ganjalan bagi pemerintah untuk membangun Papua dalam bingkai NKRI, apalagi OPM menargetkan merdeka pada tahun 2015," katanya.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa itu mengakui sudah banyak kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendorong percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat agar lebih sejahtera sebagaimana daerah lain di Indonesia.
Kebijakan itu dilakukan melalui pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan saat ini Otsus Plus yang memberikan alokasi dana 80 persen untuk kabupaten/kota dan 20 persen untuk provinsi.
Selain itu, pemerintah juga membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) untuk lebih mempercepat pembangunan Papua.
Meski demikian, Peggy menyarankan agar berbagai kebijakan yang dilakukan di Papua itu harus tetap dievaluasi tingkat keberhasilan maupun kegagalannya.
Peggy khawatir dengan meningkatnya alokasi anggaran ke kabupaten/kota di Papua bisa memicu jurang perbedaan yang sangat besar di kalangan orang Papua sendiri.
Selain itu, kata Peggy yang juga putri dari mantan Gubernur Irian Jaya, Almarhum Jacob Patipi itu, maraknya konflik antarorang Papua setiap kali penyelenggaraan Pilkada juga patut dikaji.
Perebutan kekuasaan politik di setiap daerah di Papua saat Pilkada, katanya, tidak jarang menimbulkan kerusuhan dan tindakan anarkis karena masih minimnya pendidikan politik yang diberikan kepada orang Papua untuk bisa menerima kekalahan dan mengakui kemenangan orang lain.
"Setiap kali ada Pilkada di satu daerah di Papua, pasti terjadi kerusuhan. Ini tandanya bahwa masyarakat Papua belum sepenuhnya dewasa dalam berpolitik. Agar Papua bisa aman dalam membangun daerah maka diperlukan pendidikan politik yang lebih baik sehingga kalau kalah tidak ribut-ribut atau bakar-bakar fasilitas pemerintah," katanya.(rr)

Read more »

Enam Tersangka Penyerangan di Sorong Dituduh Makar

Jayapura - Enam warga sipil asal suku Moi di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat yang ditangkap polisi pasca penembakan Sorong, Selasa 30 April 2013, dikenai pasal makar.

"Polisi menjerat tersangka dengan pasal makar," kata Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum Manokwari, Jumat 10 Mei 2013. Keenam tersangka itu adalah Klemens Kodimko (71), Obeth Kamesrar (65), Antonius Safuf (62), Obaja Kamesrar (40), Yordan Magablo (42) dan Hengky Mangamis (39).

Warinussy mengatakan, tim pengacara dari Papua Barat mendampingi para tersangka. Tim Penasihat Hukum mendapat dukungan dari Badan Pekerja AM Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua berdasarkan Nota Tugas Nomor: 209/G-15.d/V/2013 tanggal 7 Mei 2013. "Penasehat hukum telah menandatangani surat kuasa untuk saudara Isak Klaibin yang dituduh sebagai pimpinan pelaku makar," kata Warinussy.

Insiden Sorong terjadi menjelang peringatan Hari Integrasi Papua, Rabu 1 Mei 2013. Kisruh itu menyebabkan dua orang meninggal dunia. Korban ditembak adalah Abner Malagawak, 22 tahun dan Thomas Blesia, 28. Peristiwa terjadi sekitar pukul 20.00 WIT itu juga melukai Herman Lokden, 18, warga kampung Wulek, serta Andreas Sapisa, 32, warga Distrik Makbon, Kabupaten Sorong. Herman terluka di betis kanan, sedangkan Andreas Sapisa di jari kaki.

Sepekan setelah kerusuhan di Aimas, salahsatu korban tembak Salomina Klaibin (37 tahun) akhirnya meninggal, Selasa, 7 Mei 2013. Ibu rumah tangga itu sempat dirawat di rumah sakit dengan luka di bagian perut. "Korban menderita luka pada bagian perut, paha dan lengan kiri diduga ditembak aparat pada penyerangan terhadap massa di rumah Isak Klaibin, Aimas, Sorong," kata Warinussy.

Menurut dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000, kasus tersebut dikategorikan masuk pelanggaran HAM.

Sementara itu, Kepolisian Daerah Papua menyatakan, pelaku penyerangan terhadap aparat tetap akan diproses. "Untuk yang meninggal, itu adalah anggota OPM berpangkat Letnan Satu, korban ini saudara kandung Isak Klaibin," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Polisi, I Gede Sumerta Jaya.

Usai kejadian Aimas, polisi kemudian menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat penyerangan terhadap aparat. Polisi juga berhasil mengolah Tempat Kejadian Perkara dan menyita ratusan amunisi serta senjata rakitan. "Diantaranya amunisi kaliber 56, ada juga senjata rakitan, puluhan senjata tajam dan kartu identitas gerakan Papua di Sorong," kata I Gede Sumerta Jaya.

Read more »

Kantor OPM Akan Dibangun di Sejumlah Negara

JAYAPURA

"Tentu di negara-negara yang mendukung Papua, tapi masih rahasia. Kami akan umumkan jika sudah diresmikan," kata Buchtar Tabuni kepada Tempo, Selasa, 7 Mei 2013.

Pendirian di Oxford ini agar lebih memudahkan aktivitas penggalangan internasional terhadap status Papua. Oxford dianggap lebih demokratis dalam menerima pandangan kebebasan sebuah bangsa.

Pendiri sekaligus kepala kantor OPM di Oxford adalah Benny Wenda, pria kelahiran Papua tahun 1975 silam. Pada tahun 1977, ketika ia berusia 2 tahun, militer Indonesia melakukan serangan udara dan membunuh ribuan orang, termasuk keluarganya. Dia kemudian dibesarkan oleh pamannya dan menghabiskan lima tahun tinggal di hutan.

Benny, yang menolak Indonesia, terus dikejar petugas. Dia pernah ditangkap dan dipenjara pada 6 Juni 2002 di Jayapura, setelah dituduh memprovokasi massa membakar kantor polisi. Hukumannya 25 tahun. Dalam penjara, Benny, mantan mahasiswa di Jayapura itu, berpikir keras untuk melarikan diri. Sampai suatu saat ia mendapat kesempatan dan kabur dari tahanan pada 27 Oktober 2002.

Benny terus melewati perbatasan Papua Nugini. Dengan dibantu sekelompok orang, ia akhirnya lolos ke Inggris. Benny adalah warga negara Inggris. "Tapi yang benar adalah dia warga Papua Barat. Di Inggris itu hanya untuk sementara," kata Buchtar Tabuni.

Kampanye Benny di luar negeri juga membumi. Ia beberapa kali berkunjung di negara-negara Afrika, juga di Pasifik. Sampai akhirnya, pemerintah Indonesia pada tahun 2011 mengeluarkan Red Notice dan Surat Perintah Penangkapan Internasional untuk dirinya.

Belakangan, nama Benny dihapus dari daftar pencarian orang (DPO) karena polisi internasional tak menemukan unsur kriminal sebagaimana dituduhkan otoritas Indonesia.
- Ketua Parlemen Nasional Papua Barat Buchtar Tabuni menyatakan, rencananya, kantor Organisasi Papua Merdeka juga akan dibangun di sejumlah negara. Selain Oxford, Inggris, yang lebih dulu terdapat kantor OPM, peresmian kedua dapat saja dilakukan di negara tetangga Indonesia.

Read more »

Proyektil di tubuh anggota OPM Aimas bukan standar

Jayapura, Papua - Salomina Kalaibin, korban penembakan di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat , Senin malam, akhirnya meninggal setelah dirawat sejak 1 Mei lalu. Dari tubuhnya dokter forensik mendapati, proyektil peluru yang bersarang bukan dari peluru standar TNI/Kepolisian Indonesia. 

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Polisi Gede Sumerta, secara terpisah mengatakan, korban sempat dioperasi Kamis malam (1/5), sesaat setelah tertembak, di RS Sele Be Selo Aimas.

Dikatakan, dokter yang mengoperasi korban berhasil menggeluarkan proyektil namun jenisnya bukan yang biasa digunakan TNI/Kepolisian Indonesia, alias bukan amunisi standar senjata organik.

"Kami memperoleh informasi proyektil yang ditemukan pada tubuh korban itu bukan proyektil yang digunakan polisi atau TNI," kata Sumerta.

Secara terpisah, Inspektur Pengawas Daerah Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Gde Sugianyar, menyatakan, "Korban kebetulan perempuan. Namun diketahui perempuan korban ini anggota OPM Kalaibin, memiliki seragam dan kartu anggota gerakan mereka."

Informasi dihimpun menyatakan Salomina Kalaibin memiliki kartu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dengan nomor anggota 7104485, berpangkat Sergeant 2E, berlaku mulai 1 Juli 2007, dan ditandatangani Panglima Pembebasan Nasional Papua Barat, Richard H Jowen. 

Dengan dia meninggal, maka tercatat tiga warga tewas akibat penembakan sesaat setelah tim gabungan TNI/Polri diserang masyarakat, sekitar pukul 02.00 WIT Kamis pekan lalu.

Penyerangan itu terjadi saat petugas gabungan menuju lokasi yang dilaporkan ada sekitar 200 warga sedang berkumpul dan diduga bersiap mengibarkan bendera Bintang Kejora, lambang separatis OPM untuk memperingati Hari Aneksasi yang jatuh 1 Mei.

Oleh negara, 1 Mei di sana juga diperingati sebagai Hari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang biasa dirayakan dengan berbagai keramaian melibatkan masyarakat setempat. Selama ini Sorong dikenal sebagai salah satu kawasan paling aman dan tenteram di Provinsi Papua. 

Akibat penyerangan itu, satu anggota TNI AD setempat, Pembantu Letnan Dua Saltoni, luka bacokan dan dua unit kendaraan roda empat yang digunakan rusak berat. Polisi hingga saat ini masih menyelidiki kasus tersebut dan sudah menetapkan enam warga sebagai tersangka.

Kelompok OPM setempat penyerang patroli gabungan itu diketahui dipimpin Isak Kalaibin. "Kami tengah mengejar kawanan Kalaibin itu hingga ke hutan-hutan," kata Kepala Polres Sorong, Komisaris Besar Polisi Zulpan, yang dihubungi lewat telefon genggam. 

Di lokasi dekat tempat penyerangan patroli gabungan itu, di Desa Aimas, Distrik Aimas, petugas gabungan mendapati berbagai barang bukti aktivitas kawanan Kalaibin. Selain bendera, ada bagan organisasi OPM setempat, denah posisi pos polisi dan pos TNI AD setempat, serta dokumen-dokumen rencana aksi penyerangan.

Masih ada ratusan amunisi kaliber 5,56 milimeter, senjata api rakitan, dan magasen pembungkus butir amunisi di senjata laras panjang. Serta senjata tajam tradisional berupa kampak, parang, dan panah di lahan yang menjadi arena perekrutan dan pelatihan anggota separatis OPM itu.

Read more »