Polisi Siagakan 829 Personel Amankan Konvoi Persipura

Jayapura - Kepolisian daerah Papua menyiagakan 829 personel gabungan untuk mengamankan pesta penjemputan tim Persipura pada Sabtu (7/9) yang telah berhasil mengunci gelar juara Liga Super Indonesia musim ini.

"Polda Papua menyiagakan kurang lebih 829 personel gabungan yang diambil dari Polres Jayapura, Polresta Jayapura, Brimobda Papua dan juga `di-back up` oleh TNI serta Satpol PP Papua dengan penanggungjawab pengamanan Direktur Lalu Lintas Polda Papua Kombes Pol Halim Paggara," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Pol I Gde Sumarta Jaya di Jayapura, Jumat.
Namun, mantan Kepala Polres Jayawijaya itu tidak menjelaskan seperti apa bentuk pengamanan dan bagaimana pelaksanaan yang akan dilakukan dalam bentuk arak-arakan tersebut.
"Hari ini (6/9) ada rapat terakhir Mapolda Papua dan akan ditentukan dalamnya," katanya.
Ia menjelaskan penyiapan ratusan personel itu untuk membantu memperlancar arus lalu lintas dan mengantisipasi kemungkinan berbagai tindakan tidak terpuji warga.
Penyiagaan personel itu, katanya, termasuk di sejumlah lokasi di jalur alternatif Uncen Waena hingga Entrop-Kolam Buaya agar para pengguna jalan raya tetap nyaman melintas.
"Sementara jalur yang akan digunakan nanti untuk konvoi atau arak-arakan Boas Salossa dan kawan-kawan, mulai dari Bandara Sentani terus ke arah Expo-Waena, Abepura, Skyline Entrop, hingga berakhir di suatu tempat yang telah ditentukan oleh pihak panitia penyelenggara," katanya.
Ia mengimbau masyarakat Sentani, Kabupaten Jayapura dan Port Numbay Kota Jayapura, agar tidak melakukan hal-hal yang dapat mencederai pesta penjemputan tersebut.
Masyarakat diminta tidak mengonsumsi minuman berakohol, membawa alat tajam atau dengan sengaja yang dapat merusak fasilitas umum.
Ia menyebut keberhasilan Persipura dalam kompetisi itu merupakan kemenangan masyarakat Papua.
"Saya juga imbau dan minta agar masyarakat yang akan ikut dalam arak-arak tersebut tersebut tidak membentangkan `Bintang Kejora` atau melakukan pemalangan di ruas jalan di sekitar Kota Jayapura yang nantinya berakibat terganggu arus jalan, aktivitas masyarakat lainnya," katanya.
Ia menjelaskan bila petugas menemukan penyimpangan masyarakat saat penyambutan tersebut, polda tidak akan segan-segan melakukan tindak tegas di lapangan.
"Hal ini juga berlaku bagi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran berlalulintas," katanya.
Ketika disinggung berapa waktu Polda Papua akan memberikan izin dalam acara tersebut, alumnus Akpol 1989 itu mengatakan belum tahu.
"Saya belum tahu karena masih dilakukan rapat terakhir lagi hari ini (6/9), hanya akan memperpendek masa izin agar tidak merugikan pengguna jalan lainnya," katanya.
Pada kesempatan sebelumnya, Ketua Umum Persipura Jayapura Benhur Tommy Mano mengatakan penjemputan anak asuh Jakcsen F. Tiago itu akan dilakukan Sabtu (7/9) setelah tertunda sebelumnya.
Koordintor Umum Persipuramania Irawan telah menyampaikan bahwa pihaknya siap menyambut pahlawan-pahlawan sepak bola berasal dari tim Papua itu.
"Kami, Persipuramania siap jemput Boas dan kawan-kawan," kata Irawan yang akrab disapa Wantex itu.(rr)

Read more »

Cegah Keributan di Kwamki Narama, Polisi Razia Miras

TIMIKA, – Beberapa botol minuman keras dalam kemasan botol kaca dan kaleng serta minuman keras yang disimpan dalam botol bekas kemasan air mineral, serta sebuah pistol, dan korek api disita aparat kepolisian dalam razia miras yang digelar di Jalan Kwamki, Perempatan Jalan Bandara, Kamis kemarin.

Komandan Regu Unit Perintis, Kepolisian Resor Mimika, Bripka Aleka Miwele mengatakan razia miras bertujuan untuk mencegah keributan yang ditimbulkan oleh orang mabuk di Kampung Amole.

Rencananya, menurut Aleka, Jumat (4/10/2013), hari ini, di Kampung tersebut akan diadakan bakar batu dan pembayaran denda bayar kepala sehingga banyak warga yang berkumpul.

“Kegiatan ini untuk mencegah semakin banyak keributan warga yang ditimbulkan oleh warga yang mabuk di Kampung Amole, Kwamki Narama,” jelas Aleka.

Dalam razia tersebut, semua kendaraan roda dua dan empat beserta penumpangnya diperiksa oleh aparat kepolisian. Beberapa warga Kwamki Narama yang menyaksikan razia ini mengaku mendukung upaya aparat, karena keributan di Kwamki selalu bermula dari warga yang mabuk.

Razia ini merupakan yang ketiga kalinya sepanjang hari ini, setelah sebelumnya pada pagi dan siang tadi yang berhasil menyita puluhan botol minuman keras. Bahkan sejumlah anggota unit perintis Polres Mimika mengaku beberapa kali berpatroli ke Kampung Amole untuk melerai keributan warga.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di Kampung Amole, terlihat warga sudah berkumpul bergerombol di rumah dan tenda yang didirikan untuk kegiatan bakar batu dan pembayaran denda kepala yang akan diadakan Jumat besok.

Di dalam kerumunan warga, beberapa di antara mereka terlihat sudah dalam keadaan mabuk. Menurut keterangan Jhon, warga Kampung Amole, Distrik Kwamki Narama, dua kelompok warga sempat saling serang dengan batu dan panah, sore kemarin.

Keributan yang dipicu oleh orang mabuk ini, akhirnya dibubarkan paksa aparat Kepolisian yang berjaga di Pos Polisi Kwamki. Jelang pelaksanaan pemungutan suara pemilukada Kabupaten Mimika 8 Oktober mendatang, satu regu Brimob Detasemen B Polda Papua disiagakan di Pos Polisi Kwamki Narama.

Kwamki Narama merupakan salah satu daerah yang dianggap rawan keributan dalam pelaksanaan pemilukada, mengingat di daerah ini kerap terjadi keributan dan bentrok antarkelompok warga.

Read more »

145 Warga Negara Asing Masuk DPT Pilkada Mimika

TIMIKA, – Tim Sukses pasangan Athanasius Allo Rafra dan Titus Natkime (Arti) menemukan sedikitnya 145 nama warga negara asing (WNA) yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika.

Ketua tim pemenangan koalisi "Arti", Fandanita Silimang SH yang dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan, temuan nama-nama tersebut setelah melakukan pengecekan DPT yang diberikan KPU Mimika.

“Sebanyak 70 nama WNA terdaftar di TPS 7, Tembagapura, Distrik Tembagapura dan 75 nama lainnya terdaftar di sejumlah TPS di Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana. Temuan ini setelah melakukan pengecekan nama dan kelengkapan data seperti nomor induk kependudukan. Ini kan sama saja penggelembungan DPT?" beber Fandanita kepada Kompas.com, Kamis (3/10/2013).

Terkait temuan ini, Fandanita bersama tim kuasa hukum koalisi "Arti" sedang menyusun kronologi disertai bukti-bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Mimika.

“Kami akan mengajukan keberatan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu agar mereka memantau pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Mimika,” jelas Fandanita, anggota Komisi B DPRD Mimika.

Belum ada penjelasan dari KPU Mimika dan Panwaslu Mimika terkait temuan sejumlah nama WNA yang masuk ke DPT Pilkada Kabupaten Mimika.

Polemik Jumlah Pemilih

Sebelumnya, sempat terjadi polemik jumlah pemilih yang berhak ikut dalam Pilkada Mimika untuk menentukan Bupati dan Wakil Bupati Mimika periode 2013-2018. Dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Mimika 19 September lalu, 8 dari 11 pasang calon bupati dan wakil bupati Mimika, menolak DPT yang ditetapkan oleh KPU Mimika sebanyak 223.409 pemilih, menyusul adanya dugaan penggelembungan.

Polemik jumlah pemilih dalam DPT akhirnya dapat diselesaikan setelah diadakan pertemuan yang difasilitasi Ketua KPU Propinsi Papua, Adam Arisoi pada 23 September. Dalam pertemuan yang digelar di Hotel Timika Raya, Arisoi meminta semua pihak untuk tidak memperdebatkan lagi jumlah pemilih dalam DPT, karena sudah melalui proses verifikasi KPU Mimika sesuai aturan yang berlaku.

“DPT Kabupaten Mimika sebanyak 175.789 pada Pemilihan Gubernur Papua, Januari lalu berdasar jumlah penduduk Mimika tahun 2011. Sementara untuk Pemilukada Mimika dengan DPT 223.409 pemilih, menggunakan data jumlah penduduk Mimika tahun 2012 sebanyak 305.781 jiwa,” jelas Arisoi.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika periode 2013-2018, rencananya akan digelar pada 8 Oktober mendatang dan akan diikuti oleh 11 pasang kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati.

Read more »

Penembak di Papua Diduga Anggota Goliath Tabuni

Jayapura - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua, Ajun Komisaris Besar Polisi Sulistyo Pudjo Hartono, mengatakan pelaku penembakan mobil Triton bernomor polisi DW 8496 CA pada
Sabtu lalu, 21 September 2013, diduga anggota dari kelompok bersenjata Goliath Tabuni.

"Kami sudah tahu siapa saja pelakunya. Tapi nama mereka masih disimpan untuk mempermudah penyelidikan,” kata Sulistyo, Selasa, 24 September 2013.
Menurut Sulistyo, pelaku diduga remaja berusia 15-16 tahun dan ditemani sekitar empat rekannya. Mereka anak buah Goliath Tabuni.
Penembakan terjadi ketika puluhan mobil sedang beriringan menuju Kota Wamena, Jayawijaya, sekitar 11.00 WIT. Mobil-mobil tersebut membawa warga lokal dan sekitar tujuh anggota TNI Yonif 751. Mereka terdiri dari tiga anggota pos Tingginambut dan empat anggota pos Kolome.
Sekitar pukul 12.06 WIT, mobil yang juga membawa barang milik penumpang itu tiba-tiba dihadang dan ditembaki. Akibat peristiwa itu, seorang sopir bernama Ali tewas dengan luka tembak di kepala.
Sumber Tempo di Puncak Jaya mengungkapkan bahwa pelaku diduga menggunakan pistol dalam melakukan aksinya.
Pada pukul 12.30 WIT, anggota Pos Kolome Yonif 751 berjumlah enam orang tiba di lokasi penembakan dan kemudian mengevakuasi korban dengan menggunakan dua mobil. ”Ini merupakan tindakan pidana, karena terjadi pembunuhan,” ujar Sulistyo.
Berdasarkan hasil olah tempat terjadinya perkara, ditemukan satu selongsong peluru. Namun, belum dapat dipastikan jenis dan kalibernya. ”Aparat reserse masih menyelidikinya,” ucap Sulistyo.

Read more »

Rakyat Papua menderita, KPK diminta periksa pejabat Papua

Selama 10 tahun terakhir, pemerintah telah mengucurkan dana senilai lebih dari Rp 33,68 triliun untuk Papua. Sayangnya, dana sebanyak itu, tak membuat pembangunan di Papua layaknya kota besar lain.

Mantan Direktur Jamsostek Papua Pieter Nuki Ndoken mengatakan, ada yang salah dengan jumlah dana yang diterima Papua dibanding dengan pembangunan Papua yang sangat miris tersebut. Karena itu, ia meminta agar, jumlah dana dari pemerintah yang diterima oleh gubernur dan bupati di Papua harus ditelusuri ke mana perginya.

Dia berharap, dalam mengungkap aliran dana tersebut, KPK turun langsung membantu. Dia juga meminta agar KPK berani memeriksa pejabat tinggi di Papua.

"Masyarakat Papua menginginkan agar KPK memeriksa semua pejabat di Papua, ini harus dilakukan. Selama ini kan cuma wacana saja, ada apa ini. Mereka takut periksa pejabat di Papua," kata Pieter dalam sebuah diskusi bertajuk 'Pembangunan Kesejahteraan Papua Yang Masih Terseok-seok' di Gedung DPD, Jumat (27/9).

Pieter menjelaskan, sebenarnya persoalan utama masyarakat Papua adalah permasalahan kesejahteraan. Sebagai Ketua Lembaga Independen untuk Himpun Dana Sosial Papua, Pieter menyebut bahwa setidaknya pemerintah bisa mengawali dengan menjamin tersedianya dana kesejahteraan sosial bagi masyarakat Papua.

Dia menambahkan, jaminan dana kesejahteraan itu harus disertai bukti yang jelas bahwa dana itu menyentuh Papua secara langsung, bukan hanya diberikan kepada bupati dan gubernur. Sebab ia mencium, ada penyalahgunaan dalam penyaluran dana APBN ke Papua.

"Sementara masyarakat tidak menerima bantuan, saya kira kalau Papua tidak ingin lepas dari NKRI maka pemerintah harus memeriksa pejabat di sana, periksa ke mana itu pergi uangnya," tegas dia.

Apabila pemerintah masih bersikap seperti saat ini, tambah dia, bukan tidak mungkin rakyat Papua semakin mendesak agar pulau terluar di bagian Timur Indonesia itu semakin menjerit untuk merdeka dan berpisah dari NKRI.

"Kalau begini, maka pemerintah membuka peluang bagi kami untuk lepas dari NKRI. Kami meminta pemerintah menjembatani kami dengan bupati dan gubernur di Papua sehingga kami bisa menjawab persoalan di sana," pungkasnya.

Read more »

10 Polisi Diperiksa Terkait Kasus Wagete

Jayapura - Sebanyak sepuluh anggota Polsek Tigi, Kabupaten Deiyai, Papua, diperiksa terkait bentrokan antarwarga dengan aparat keamanan di Wagete.

Irwasda Polda Papua Kombes Gede Sugianyar yang memimpin tim ke Wagete ketika dihubungi Antara melalui telepon selularnya mengakui, sejak Rabu (25/9) pihaknya sudah memeriksa anggota polisi terkait dengan kasus yang menewaskan satu orang warga sipil.
"Penyidik dari propam Polda Papua saat ini masih terus memeriksa anggota yang bertugas saat itu," kata Sugianyar.
Dikatakannya, pemeriksaan terhadap anggota itu bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan Standar Operasi Pasukan (SOP) atau tidak.
Selain memeriksa anggota, pihaknya juga masih melakukan penyelidikan tentang penyebab penyerangan oleh warga kepada aparat keamanan.
Polres Deiyai saat ini mengamankan dua warga yang diduga menjadi provokator hingga warga menyerang aparat keamanan.
Padahal, kata Irwasda, saat itu aparat keamanan yang dipimpin Kapolsek Tigi sedang melakukan penyuluhan dan minta masyarakat agar tidak berjudi dan minum minuman keras serta membawa senjata tajam saat ke pasar.
Namun, saat penyuluhan terjadi warga melempari aparat keamanan dan merusak kendaraan milik satuan polisi pamong praja yang digunakan.
Akibatnya, aparat keamanan mengeluarkan tembakan peringatan, kata Kombes Sugianyar.
Menurut dia, korban Motte (25) saat ini sudah dimakamkan oleh keluarganya.(rr)

Read more »

Gereja Katolik Desak Freeport dan Pemerintah Perhatikan Warga Nayaro

Timika - Gereja Katolik Keuskupan Timika, Papua mendesak PT Freeport Indonesia, Pemerintah dan aparat keamanan untuk memberi perhatian serius terhadap kelangsungan hidup ratusan jiwa warga Kampung Nayaro yang meninggalkan kampung mereka beberapa tahun lalu.

Pastor Paroki Gereja Katedral Tiga Raja Timika, Pastor Amandus Rahadat Pr kepada Antara di Timika,

Kamis mengatakan sejak 2009 hingga saat ini hampir seluruh warga Kampung Nayaro mengungsi dari kampung mereka.
Ada yang tinggal di kost-kost di Timika, ada yang terusir dari kost karena tidak sanggup lagi membayar biaya sewa rumah dan keleleran di Timika, ada yang menumpang pada sanak saudara mereka di Nawaripi, Koperapoka, Paumako.
Ada juga yang tinggal di gubuk-gubuk darurat di pinggir aliran pengendapan tailing PT Freeport bahkan sampai Pasir Hitam.
Aksi pengungsian besar-besaran warga Nayaro itu setelah terjadi serangkaian kasus penembakan oleh orang tak dikenal di sepanjang ruas jalan Tanggul Timur-Kali Kopi dalam area konsesi PT Freeport. Ruas jalan Tanggul Timur merupakan akses satu-satunya menuju Kampung Nayaro.
Warga Nayaro semakin takut akan menjadi sasaran tembak oleh pihak- pihak yang tidak diketahui identitasnya pascaterjadi penembakan terhadap kendaraan milik Kepala Kampung Nayaro, Herman Apoka yang sedang mengangkut karyawannya untuk bekerja pada proyek penghijauan di Tanggul Barat pada 9 Februari 2012.
"Gereja sangat prihatin atas masalah yang dihadapi warga Nayaro. Sampai sekarang mereka tinggal di rumah-rumah kost, ada yang tinggal di befak-befak di pinggir kali. Mereka punya kampung, tapi sekarang Kampung Nayaro diam membisu karena tidak ada lagi warga yang berani tinggal di sana," tutur Pastor Amandus.
Menurut Pastor Amandus, Gereja Katolik merasa prihatin lantaran selama ini banyak pihak memilih diam atas derita yang dialami ratusan hingga ribuan jiwa warga Kampung Nayaro.
Lantaran kondisi itu, katanya, Gereja Katolik berharap agar situasi yang dihadapi warga Nayaro segera diakhiri.
"Saya akan bawa masalah ini ke Presiden Direktur PT Freeport. Saya mau ketemu Bupati Mimika. Saya juga mau ketemu semua komandan-komandan TNI dan Polri. Kalian semua dengar, saya mau bawa masalah ini kepada mereka," tutur Pastor Amandus dihadapan ratusan warga Kampung Nayaro saat pertemuan dengan Gereja Katedral Tiga Raja Timika, Rabu (18/9) petang.
Dalam pertemuan dengan berbagai pihak yang berkepentingan itu, Pastor Amandus akan menyampaikan bahwa saat ini ada sekelompok manusia asal Kampung Nayaro yang hidup terlantar dan lari meninggalkan kampung mereka karena sesuatu hal.
"Pertanyaannya mengapa semua orang diam atas masalah ini. Ada apa. Mengapa Freeport juga diam padahal mereka yang membangun pemukiman masyarakat di Nayaro. Saya minta masyarakat Nayaro bicara jujur atas kondisi yang kami alami dan rasakan selama tinggal di tanah pembuangan," kata Pastor Amandus.
Ia mengatakan, hasil pertemuan dengan warga Nayaro tersebut akan dilaporkan oleh Tim Pastoral Gereja Katedral Tiga Raja Timika kepada Uskup Timika, Mgr John Philip Saklil Pr.
Selanjutnya, Gereja Katolik akan menemui para pihak terkait seperti PT Freeport, Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat di Jakarta dan para pimpinan TNI-Polri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi warga Kampung Nayaro. (03)

Read more »

23 Provinsi Dukung PON 2020 di Papua

Biak - Sebanyak 23 Pengurus Provinsi Komite Olahraga Nasional Indonesia menyatakan dukungan terhadap Provinsi Papua sebagai tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2020.

Wakil Ketua Tim pemenangan tuan rumah PON 2020 Papua, Petrus Ell di Biak, Kamis mengakui dukungan 23 KONI Provinsi Indonesia untuk tuan rumah PON 2020 Papua sudah diterima saat KONI Papua melakukan road show ke berbagai pengurus induk olahraga provinsi.
"Enam KONI Provinsi yang tidak memberikan tanggapan untuk Papua menjadi tuan rumah PON 2020 yakni Bali, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Nanggro Aceh Darussalam dan Sulawesi Selatan," ungkap Petrus Ell menanggapi roadshow pemenangan PON 2020 Papua.
Ia mengatakan, alasan enam KONI Provinsi tidak mendukung PON Papua 2020 karena punya alasan keinginan sama dengan Papua menjadi tuan rumah pesta olahraga Nasional di tanah Air.
Terhadap keinginan enam Provinsi menjadi pesaing Papua sebagai tuan rumah PON 2020, lanjut Petrus, tidak masalah karena hal demikian merupakan keputusan KONI setempat.
Petrus Ell mengatakan, untuk mewujudkan impian Papua menjadi tuan rumah PON 2020 akan didaftar resmi Gubernur Papua Lukas Enembe kepada pengurus KONI Pusat di Jakarta pada November mendatang.
"Pada pendaftaran Papua tuan rumah Papua 2020 di KONI Pusat Gubernur Lukas Enembe akan didampingi 29 Bupati/Walikota se Papua," ungkap mantan Koordinator Kontras Papua.
Petrus Ell mengatakan, untuk persiapan Papua tuan rumah PON 2020 sejumlah Kabupaten diantaranya Biak Numfor, Merauke, Timika serta Jayapura akan menjadi tempat pertandingan berbagai cabang olahraga.
"Sebagai contoh Biak punya sirkuit balapan terbaik, maka daerah ini disiapkan lokasi pertandingan cabang otomotif," kata Petrus Ell.
Ia mengajak semua elemen masyarakat di tanah Papua untuk mendukung keinginan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam menjadikan Papua sebagai tuan rumah penyelenggara Papua 2020.
Pada PON 2020 diharapkan menjadi era kebangkitan olahraga dan atlet berpotensi Papua untuk membela Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia di ajang pertandingan Nasional dan Internasional.(rr)

Read more »

KRI Banjarmasin Siap Tarik Pengamanan di Perbatasan RI-Papua Nugini

JAYAPURA - Bersandar di dermaga Jayapura, Papua, KRI Banjarmasin-592 bersiap menarik pasukan (pull-out) pengamanan perbatasan RI – Papua Nugini yang telah bertugas selama enam bulan menjaga daerah perbatasan, Senin (23/9/2013). Demikian keterangan pers yang diterima redaksi Tribunnews.com.
Kapal perang TNI AL dari jajaran Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) jenis Landing Platform Dock tersebut  usai menurunkan pasukan  Batalyon Infanteri (Yonif) 126 Kodam/I Bukit Barisan dan Yonif 642

Kodam/XII Tanjung Pura   yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Republik Indonesia dan Papua Nugini menggantikan pasukan Kostrad. Yonif  412 Purworejo dan Yonif 321 Majalengka.
Menurut Komandan KRI Letkol Laut (P) Jalesyamca Jayamahe, KRI Banjarmasin-592 saat ini tengah melaksanakan persiapan embarkasi pasukan Yonif  412/K dan Yonif 321/K beserta material dan perlengkapan yang dipergunakan dalam mendukung tugas operasi.
KRI Banjarmasin-592 yang sehari-harinya berada di bawah pembinaan Satuan Lintas Laut Militer (Satlinlamil) Surabaya ini,  akan melaksanakan operasi lintas laut dan singgah di beberapa tempat antara lain di Makasar, Ambon, sebelum akhirnya tiba di Semarang dan Jakarta  guna mengembalikan pasukan Satgas Pamtas Papua ini menuju ke kesatuan asalnya.

Read more »

KONI Papua Tunda Pelaksanaan Porprov

Jayapura - Komite Olahraga Nasional Indonesia Papua memutuskan menunda pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi sampai dengan waktu yang belum ditentukan.

Kepastian penundaan Poprov dan Musyawarah Provinsi KONI Papua disampaikan Ketua Harian KONI Papua, HE Mackbon di Jayapura, Rabu.
Pelaksanaan Porprov KONI Papua semula dijadwalkan 21-31 Oktober 2013 bersamaan Musprov KONI.
Dikatakan, khusus untuk musprov KONI sebelumnya Gubernur Papua meminta dilaksanakan tgl 1-3 Oktober mendatang namun sesuai AD/ART KONI hal itu tidak dapat terwujud.
Sesuai AD/ART terungkap musdaprov KONI baru dapat dilaksanakan 21 hari setelah surat pemberitahuan tentang rencana kegiatan tersebut disampaikan ke KONI kabupaten/kota.
"Hari ini (Selasa, 24/9) kami telah mengirimkan surat pemberitahuan kekoni kabupaten/kota tentang rencana pelaksanaan musdaprov sehingga kegiatan tersebut kemungkinan baru dapat dilaksanakan akhir Oktober mendatang," kata Mackbon.
Diakui, kepengurusan koni sebetulnya berakhir Maret lalu namun sesuai surat keputusan KONI pusat tertanggal 22 Maret masa kepengurusan diperpanjang hingga Oktober mendatang.
Ketika ditanya tentang pernyataan Gubernur Papua tentang pembekuan kepengurusan KONI, Mackbon dengan tegas mengatakan tidak akan menanggapi tentang masalah tersebut.
"Saya memang sudah menanyakan hal itu langsung ke Gubernur Papua saat bertemu di Banjarmasin dan beliau sudah mengatakan langsung namun kami akan tetap bekerja hingga masa kepengurusan berakhir," aku HE Mackbon.(rr)

Read more »

Polda Papua Tolak Demo Hari Demokrasi Internasional

Jayapura - Kepolisian Daerah (Polda) Papua menolak rencana pelaksanaan demo peringatan Hari Demokrasi Internasional oleh KNPB (Komite Nasional Papua Barat).

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua Komisaris Besar Polisi, I Gede Sumerta Jaya, kepada Antara di Jayapura, Jumat mengatakan rencana demo yang diajukan oleh KNPB melalui surat nomor 0043.I/EXTR/SP-IP/BPP-KNPB/VII/2013 ditolak oleh pihaknya.
"Penolakan aksi demo yang dilakukan oleh KNPB tersebut karena selama ini kelompok organisasi tersebut setiap melaksanakan demo selalu membuat resah, tidak nyaman, lumpuh dan terganggunya aktifitas masyarakat," katanya.

I Gede menjelaskan rencana demo kelompok organisasi yang menamakan dirinya organisasi KNPB untuk menyampaikan pendapat di muka umum alias demo, oleh pihak Polda Papua tidak dikeluarkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan)nya tidak dikeluarkan karena tidak disetujui.
"Menyampaikan pendapat di muka umum adalah suatu hak bagi setiap kelompok maupun setiap warga, namun di samping hak ada juga kewajiban yang harus dipatuhi dan ditaati," katanya.
Menurutnya, hal tersebut sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 pada pasal 6 yang menyebutkan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
Selain itu, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
"Contoh bisa kita lihat saat demo di Nabire beberapa lalu misalnya dan demo di beberapa tempat lainnya. Jika ini dibiarkan akan membuat preseden buruk terhadap aparat keamanan khususnya Polri dan bisa dianggap sebagai suatu pembiaran," katanya.

I Gede juga menuturkan bahwa selama ini jika kelompok tersebut melakukan aksi demo, kewajiban-kewajiban yang harus ditaati tidak dilaksanakan.
Hal itu karena seringkali tidak menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain dengan membuat macet arus lalu-lintas, tidak menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum seperti menghujat atau menyumpahi kelompok lain dan tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Jika dijabarkan seperti ini, misalnya pengendara yang diharuskan menggunakan helm, saat demo, massanya tidak mentaati aturan tersebut, selalu tidak menghormati keamanan dan ketertiban umum seperti melempari petugas atau merusak aset-aset baik pemerintah maupun swasta," katanya.
Kemudian, lanjutnya, materi demonya selalu memecah belah keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengusung kemerdekaan Papua yang sudah jelas-jelas Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ia menambahkan jika kelompok tersebut memaksakan diri untuk menggelar demo, maka pihaknya akan melakukan langkah-langkah persuasif terlebih dahulu dengan cara menghimbau untuk membubarkan diri.
"Tapi kalau himbauan kita tidak dilaksanakan tentunya kita akan bubarkan paksa. Apalagi sampai ada yang mengibarkan bendera yang dilarang seperti bendera Bintang Kejora, tentu kita akan tindak tegas," katanya.
Untuk diketahui, tindakan tersebut sudah melanggar pasal 106, 107 dan 110 KUHP dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup dan hal ini sudah terbukti di Pengadilan Wamena, yakni pengebar bendera Bintang Kejora di Distrik Bolakme, diputus dengan hukuman penjara selama delapan tahun.(rr)

Read more »

Adu Bintang di Laga All Star vs Persipura

Penutupan Liga Super Indonesia (LSI) musim 2012/2013 akan ditandai dengan pertandingan berlabel, "Perang Bintang", mempertemukan bintang-bintang sepak bola yang merumput di LSI dengan Jawara LSi 2013 Persipura Jayapura.
Bentrok antara Tim All Star dan Persipura Jayapura digelar di Stadion Mandala, Jayapura, Papua, Sabtu 21 September 2013 mendatang. Seluruh pemain di skuad All Star dipilih oleh tim Technical Study Group (TSG).
Anggota Tim TSG Tommy Welly mengatakan, dalam memilih pemain-pemain terbaik itu, pihaknya melihat dari berbagai faktor.
"Di antaranya berdasarkan rapor atau performa pemain sepanjang musim dan konsistensi mereka dalam mengangkat prestasi tim yang dibelanya. Kami juga mempertimbangkan variabel lain, seperti menit bermain dan sikap fair play di lapangan," ujar Tommy di kantor PT Liga Indonesia, Jakarta, Jumat (13/9/2013).
Tommy menjelaskan, seluruh pemain yang dipilih dalam skuad All Star LSI 2013 tentunya pemain yang menjadi bagian integrasi dari kerangka tim atau dengan kata lain sebagai pemain kunci di klubnya masing-masing.
"Untuk pelatih All Star LSI 2013, kami memilih pelatih Persija Benny Dollo dan asisten pelatihnya Joko Susilo (Asisten Pelatih Arema Indnesia)," ujar Tommy.
Tommy menerangkan, alasan memilih Bendol, sapaan Benny Dolo, karena dianggap mampu mengangkat performa Persija dari keterpurukan.
"Bendol dipilih karena dinilai bisa mengangkat mental pemain yang terbiasa kalah jadi bangkit kembali. Selain itu, meski dia melatih Persija tidak full musim, namun dia telah mencapai 70 persen mendampingi Persija selama menjalani kompetisi musim ini," terang Tommy.
Tommy menambahkan, seluruh pemain di All Star LSI 2013 rencananya akan mulai berkumpul di Jakarta

pada 17 September 2013. Sebelum berangkat ke Jayapura pada 18 September 2013, skuad All Star LSI 2013 akan mengikuti serangkaian program live di TVOne dan ANTV.
"Sebelum pertandingan dimulai, kami akan melakukan acara gala dinner, lelang bola atau jersey dengan tanda tangan pemain, dan meet and greet," papar Tommy.
Sekjen PSSI Joko Driyono menambahkan, kegiatan itu menjadi acara puncak dari kompetisi ISL yang sudah berjalan hampir setahun. Sebelum laga digelar, akan diserahkan trofi juara LSI musim ini kepada Persipura.
"Agenda ini sudah rutin setiap musim. Penyerahan trofi juara selalu dibarengi dengan laga Perang Bintang," ujarnya.

Read more »

Para Aktivis Australia Klaim Misi ke Papua Sukses

Para aktivis Australia telah berlayar ke perairan Papua untuk menarik perhatian pada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusi di daerah itu. Hari Jumat (13/9), mereka mengatakan telah menyelesaikan apa yang mereka sebut sebagai sebuah "misi suci", yaitu secara simbolis menghubungkan kembali masyarakat adat Papua dengan masyarakat Aborigin Australia, dengan melibatkan para pemimpin adat setempat.

Para akstivis itu yang tergabung dalam apa yang disebut "Freedom Flotila" meninggalkan Australia bulan lalu dan menyeberang ke perairan Indonesia pada Kamis malam tidak lama setelah angkatan laut Indonesia mengancam untuk mengusir kapal mereka.

Kelompok tersebut mengatakan, mereka telah menyelesaikan misi mereka yaitu mempersembakan air suci dari mata air Danau Eyre di Australia tengah dan abu dari tenda sejumlah perwakilan Aborigin di seluruh negeri kepada para pemimpin Papua Barat. "Menghindari Angkatan Laut Indonesia, dua kapal kecil bertemu di dekat perbatasan Australia-Indonesia untuk seremoni menyambung kembali masyarakat adat Australia dan Papua Barat," kata kelompok itu di situsnya.

"Pertukaran budaya para tetua adat diadakan secara rahasia karena ada ancaman dari para pejabat pemerintah Indonesia dan pejabat militer yang menyatakan bahwa Angkatan Laut dan Angkatan Udara akan 'mengambil tindakan' terhadap protes damai itu.

Juru Bicara Angkatan Laut Indonesia, Untung Suropati, mengatakan kepada kantor berita AFP pada Kamis bahwa Angkatan Laut hanya akan menggunakan kekuatan jika terancam oleh sebuah kapal bersenjata dan, jika kelompok itu tidak bersenjata, mereka hanya akan dicegah untuk menginjakkan kakinya di bumi Indonesia.

Sekitar 20 aktivis terlibat dalam armada itu, termasuk tetua Aborigin "Paman" Kevin Buzzacott yang akan bertemu dengan para pemimpin Papua Barat sebagai simbol dukungan untuk perjuangan Papua Barat. Para aktivis itu berharap bisa berlabuh di Merauke dan mengadakan upacara untuk meningkatkan kesadaran tentang apa yang mereka katakan sebagai pelanggaran hak asasi luas di Papua oleh pemerintah Indonesia.

Mereka telah berupaya untuk berkomunikasi dengan para pejabat Indonesia. Koordintor protes itu, Izzy Brown, mengatakan pihaknya telah melakukan panggilan telepon melalaui telepon satelit dan radio ke militer Indonesia tetapi gagal.

Kapal mereka masih menunggu di tengah laut sambil berharap militer Indonesia membolehkan mereka berlabuh di Merauke.

Armada kelompok itu meninggalkan kota Cairns di Australia utara pada 17 Agustus dengan tiga kapal. Namun jumlah kapalnya menjadi tinggal satu setelah dua kapal mengalami masalah mesin.

Read more »

Persipura Uji Coba Lawan Klub Santos Brasil

Jayapura - Ketua umum Persipura Jayapura Benhur Tommy Mano mengatakan bahws Boas Salossa dan kawan-kawan akan menghadapi Klub Santos asal Brasil dalam laga uji coba atau persahabatan di Jogyakarta, 3 Oktober.

"Tanggal 3 Oktober, Persipura akan menghadapi Tim Santos-U23 dalam laga uji coba atau persahabatan di
Yogyakarta," kata Benhur Tommy Mano di Jayapura, Papua, Kamis.
Menurutnya, laga uji coba dengan salah satu klub asal Brasil yang terkenal itu merupakan suatu kesempatan besar bagi skuad "Mutiara Hitam" untuk menimba ilmu. "Saya kira ini merupakan kesempatan bagi anak-anak Persipura untuk dapat ilmu langsung dari Klub Brasil," katanya.
Untuk itu, Benhur Tommy Mano berharap rencana uji coba tersebut bisa dilaksanakan. "Harapan saya uji coba ini bisa dilakukan. Sebagai ajang pemansan bagi skuad Persipura dan juga menimba ilmu," katanya.
Pada pertandingan semalam, saat Persipura menjamu Persib Bandung di stadion Mandala Jayapura. Anak asuh Jakcsen F Tiago itu berhasil mengalahkan Sergio Van Dijk dan kawan-kawan dengan skor tipis 1-0 lewat gol Yustinus Pae dimenit ke sembilan babak pertama.
Dengan hasil tersebut, Persipura tetap pimpin klasemen sementara Liga Super Indonesia dengan poin 76. Dan pada pertandingan terkahir nanti, Persipura akan menjamu Persita Tanggerang di Mandala Jayapura.(rr)

Read more »

Elit politik Papua jangan resahkan masyarakat

Timika, Papua (ANTARA News) - Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI Christian Zebua, mengingatkan para elit politik di Papua agar tidak membuat pernyataan-pernyataan yang dapat meresahkan masyarakat.

"Kalau tidak bisa menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat supaya masyarakat senang dan mereka bisa hidup layak dan maju, jangan membuat pernyataan yang membuat rakyat Papua terusik," kata Zebua, di Timika, Jumat.

Dia mempersilahkan sebagian elit politik di Papua berbeda pendapat dalam menyikapi suatu persoalan. Dia juga ke Enarotali, ibu kota Kabupaten Paniai menggunakan helikopter untuk sosialisasi pencegahan HIV/AIDS di kalangan prajurit TNI AD di sana.

"Kalau ada yang berfikir berbeda dengan kita, yah silahkan, tapi masyarakat jangan diganggu," ujarnya mengingatkan.

Bagi TNI AD dan TNI secara keseluruhan, katanya, tugas utama adalah melindungi rakyat dari berbagai gangguan, termasuk oleh kelompok sipil bersenjata dan kekuatan politik lainnya yang ingin memecah-belah persatuan rakyat.

Jika ada para elit politik Papua yang keluar dari aturan hukum negara, katanya, kewajiban TNI untuk mendorong pihak kepolisian agar menegakkan supremasi hukum.

"Saya akan dorong polisi untuk menegakkan hukum kepada mereka yang keluar dari aturan agar masyarakat tenang dan Papua lebih maju," tuturnya.

Bersama dengan rombongan, dia berkeliling Papua. "Saya ke Merauke, Keerom, Sentani, Bintuni, Kaimana dan akan ke Sorong untuk kegiata safari ramadhan dengan seluruh prajurit. Saya ingin prajurit kita memiliki moralitas yang tinggi selama bulan ramadhan ini," kata Zebua.

Read more »

Sakit Perut, Boaz Absen Latihan

Striker Tim Indonesia XI, Boaz Solossa, absen mengikuti latihan terakhir yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (19/7/2013) malam. Latihan itu digelar menjelang laga melawan Liverpool yang akan digelar pada Sabtu (20/7/2013) besok.

Striker asal klub Persipura Jayapura itu absen lantaran menderita sakit perut sesaat sebelum menjalani sesi latihan. “Boaz sakit perut, sehingga tak bisa latihan. Dia salah makan, sehingga perutnya sakit,” kata dokter tim, Syarif Alwi.
Meski tak hadir pada sesi latihan, Syarif Alwi menegaskan bahwa Boaz tetap akan dimainkan pada laga Sabtu besok. “Saya yakin dia besok sudah bisa main, karena dia hanya sakit perut. Tapi semua tergantung pelatih, apakah main sejak menit pertama atau tidak,” tuturnya.
Untuk laga besok, pelatih Jacksen F Tiago mempercayakan Boaz menjadi kapten tim untuk memimpin rekan-rekannya di lapangan. Sedangkan M. Roby dan Kurnia Meiga dipilih menjadi wakil kapten.

Read more »

KPU Mimika Ancam Coret Parpol Dukungan Ganda

Timika- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika, Papua mengancam akan mencoret kepesertaan partai politik yang memberikan dukungan ganda kepada kandidat bupati-wakil bupati yang akan maju dalam bursa Pilkada Mimika periode 2013-2018.

Ketua KPU Mimika, Karolus Tsunme, kepada Antara di Timika, Kamis, mengatakan setiap parpol terutama yang memiliki keterwakilan kursi di DPRD Mimika hanya bisa memberikan rekomendasi kepada salah satu pasangan calon bupati-calon wakil bupati Mimika.
"Kemungkinan adanya parpol yang memberikan rekomendasi ganda kepada pasangan cabup-cawabup
Mimika bisa saja terjadi. Tentu kami akan kembalikan kepada parpol yang bersangkutan untuk menentukan mana yang benar," katanya.
Namun, kalau tidak kunjung tuntas dan menimbulkan masalah sampai berlarut-larut, maka pihaknya terpaksa mencoret dukungan dari parpol tersebut.
Ia mengingatkan parpol di Mimika agar bersikap "tahu diri" dan tidak menjadikan ajang Pilkada Mimika untuk memeras para bakal cabup-cawabup yang akan maju dalam bursa Pilkada Mimika.
Parpol di Mimika, katanya, harus belajar dari pengalaman di daerah lain dimana terjadi konflik horizontal, lantaran memberikan dukungan ganda kepada dua atau lebih kandidat.
Kasus serupa terjadi saat digelar Pilkada Kabupaten Puncak tahun 2011. Saat itu Partai Gerindra memberikan dukungan ganda kepada dua kandidat yaitu Simon Alom dan Elvis Tabuni.
Akibatnya, kelompok massa Simon Alom dan Alvis Tabuni terlibat konflik berdarah selama berbulan-bulan hingga menewaskan puluhan orang. Tidak itu saja, hampir seluruh fasilitas milik pemerintah di daerah itu dibakar dan dirusak massa.
Konflik Pilkada Kabupaten Puncak juga mengakibatkan gelombang pengungsian besar-besaran warga di wilayah itu ke beberapa kabupaten tetangga, termasuk Timika.
"Kami minta parpol di Mimika agar ingat peristiwa yang terjadi di Ilaga Kabupaten Puncak. Kita semua tidak menghendaki hal seperti itu terjadi di Mimika," ujar Karolus.
Hal serupa juga disampaikan kepada warga Mimika agar tidak memberikan dukungan ganda melalui foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada lebih dari satu pasangan calon perseorangan.
KPU Mimika akan membuka tahapan pendaftaran pasangan calon bupati-wakil bupati Mimika periode 2013-2018 baik dari perseorangan maupun partai politik atau gabungan partai politik mulai 17 hingga 23 Juli 2013.
Pasangan calon bupati-wakil bupati Mimika yang akan maju dari jalur perseorangan harus mendapat dukungan minimal 15.257 orang yang dibuktikan dengan dokumen fotokopi KTP.
Sementara itu, pasangan cabup-cawabup Mimika yang didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik minimal memperoleh 15 persen keterwakilan kursi di DPRD Mimika atau 15 persen dari perolehan suara sah hasil Pemilu 2009.
Bakal cabup-cawabup Mimika yang sudah mendeklarasikan diri, diantaranya Abdul Muis-Hans Magal, Athanasius Allo Rafra-Titus Natkime, Agus Anggaibak-La Sarudi, Trifena M Tinal-Anastasia Tekege, Yosep Yopi Kilangin-Tajirimin dan Semuel Farwas-Virgo Solossa.(rr)

Read more »

Kelompok Bersenjata Serbu Pos TNI di Puncak Jaya

Puncak jaya- Kontak senjata TNI dengan kelompok sipil bersenjata terjadi di Mulia, Puncak Jaya, Papua,Jumat 19 Juli 2013, pukul 17.00 WIT. Dua anggota kelompok sipil bersenjata dikabarkan tewas. Satu pucuk senjata mereka disita.

Dari data yang berhasil dihimpun VIVAnews, kontak senjata terjadi Mulia ibukota Puncak Jaya. Kelompok bersenjata masuk ke dalam kota dengan menyamar sebagai masyarakat. Mereka lantas berupaya menyerang pos TNI yang dijaga anggota Batalyon Infantri 751 Raider. Lalu kontak senjata selama beberapa menit dengan kelompok bersenjata yang jumlahnya diperkirakan belasan orang tak terhindarkan.

Kontak senjata yang berlangsung selama beberapa menit itu, anggota TNI memukul mundur kelompok bersenjata. Sebagian besar mereka kemudian merikan diri masuk hutan. Sedangkan 2 orang lainnya dikabarkan tewas di tempat. Dari kedua orang itu 1 pucuk senjata api jenis revolver berhasil diamankan.

Juru Bicara Kodam 17 Cenderawasih Lektol Lumban Siantar saat dikonfirmasi belum bersedia memberikan keterangan. Sedangkan Juru Bicara Polda Papua Komisaris Besar I Gede Sumerta Jaya mengatakan, pihaknya masih mencari data terkait aksi baku tembak itu. "Kami masih cari tahu kronologis sebenarnya, sabar ya nanti akan dikabari," katanya.

Kelompok bersenjata ini diduga adalah kelompok Rambo yang bermarkas di Kali Semen, Mulia. Kelompok ini diduga kuat yang melakukan penembakan terhadap tukang ojek beberapa waktu lalu.

Read more »

Tokoh Nabire imbau masyarakat jangan terpengaruh isu

Nabire, Papua

"Saya mengimbau kepada masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan perempuan untuk berdialog dengan baik. Yang baik kita pakai untuk masyarakat," kata Zonggonau di Nabire, Papua, Minggu.

Purnawirawan TNI AD yang diangkat sebagai kepala suku sejak 1999 itu mengatakan, kerusuhan di Nabire adalah musibah dan bukanlah kesalahan siapa pun.

- Kepala Suku Besar Moni Kabupaten Nabire, AS Zonggonau, mengimbau masyarakat jangan terpengaruh isu-isu kontraproduktif terkait kerusuhan saat final tinju Piala Bupati di GOR Kota Lama, Minggu (14/7).

Potensi kerusuhan bermula saat Bupati Nabire, Isaias Douw, menggratiskan warganya agar bisa menonton langsung kejuaraan tinju Piala Bupati 2013 itu ke dalam gelanggang. Warga yang semula nongkrong-nongkrong dan tidak punya uang langsung membludak masuk. 

Kerusuhan terjadi seusai final antara petinju Alfius Rumkorem dari Sasana GPT Persada dengan Yulianus Pigome dari Sasana Mawa.

Beberapa saat setelah wasit Albert Titahelut mengumumkan kemenangan Rumkorem, pendukung Pigome marah. Kursi beterbangan, saling pukul terjadi, dan massa berebutan keluar gedung melalui satu-satunya pintu yang ada. 

Korban jiwa sebanyak 17 orang yang kebanyakan karena terinjak-injak dan kekurangan oksigen. Petugas pengamanan, baik polisi ataupun sipil lain, sangat jomplang jumlahnya ketimbang massa yang harus diamankan.

Dari kerusuhan Nabire ini, Zonggonau justru mengajak masyarakat Nabire berintrospeksi apakah selama ini pernah berbuat salah dalam bertindak maupun kepada alam yang menghidupi manusia.

"Ini musibah yang datang dari Tuhan. Apakah kita berbuat salah, kita tidak tahu. Yang tahu hanya Tuhan yang maha kuasa," tuturnya.

Terpisah, Panglima Kodam XVII Cendrawasihm Mayor Jenderal TNI Christian Zebua, meminta masyarakat tak mudah tersusupi kelompok-kelompok lain yang memanfaatkan insiden kerusuhan di Nabire untuk kepentingan lain.

"Saya sampaikan kepada Bupati Nabire dan Bupati Dogiyai yang masyarakatnya ada yang jadi korban, jangan sampai tersusupi kepentingan kelompok lain sementara masyarakatnya sesungguhnya sudah tidak masalah," katanya.

Read more »

Dogiyai Dapat Kucuran Dana Otsus Rp73 Miliar

Timika - Pemerintah Kabupaten Dogiyai, Papua, tahun 2013 ini memperoleh kucuran dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua sebesar Rp73 miliar.

Bupati Dogiyai Thomas Tigi yang dihubungi Antara dari Timika, Senin, mengatakan dana Otsus tersebut telah didistribusikan ke berbagai instansi dengan sasaran program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
"Sesuai pesan Gubernur Papua (Lukas Enembe), dana Otsus harus sampai ke tangan rakyat," katanya.
Menurut dia, pembagian dana Otsus tersebut sebagian besar untuk bidang pendidikan dengan alokasi sebesar Rp13 miliar, pelayanan kesehatan Rp11 miliar, dan sisanya untuk pembangunan infrastruktur dan bidang-bidang lainnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat.
Mulai tahun ini Pemkab Dogiyai secara bertahap membangun kantor pusat pemerintahan. Pemkab Dogiyai telah membebaskan lahan milik masyarakat seluas sekitar 25 ribu hektare di sekitar Kota Moanemani untuk membangun kantor pusat pemerintahan, kantor berbagai instansi pemerintah dan swasta.
Hingga saat ini Bupati Dogiyai, Thomas Tigi dan Wakil Bupati Herman Auwe masih berkantor di bekas Kantor Sekretariat DPRD Dogiyai lantaran Kantor Bupati Dogiyai sudah dibakar massa saat kerusuhan Pilkada 2012.
"Mulai tahun ini secara bertahap kami akan membangun kantor pusat pemerintahan dan kantor instansi yang lain, termasuk perumahan pegawai. Pembangunan kantor pusat pemerintahan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah mengingat APBD Dogiyai masih relatif kecil hanya sekitar Rp400 miliar setahun," jelas Thomas.
Ia menambahkan saat ini situasi keamanan di Kabupaten Dogiyai cukup kondusif. Untuk membantu mengamankan wilayah setempat, Pemkab Dogiyai meminta dukungan personel Brimob dari Polda Papua karena hingga kini belum ada Polres di Dogiyai.
"Tahun lalu kami mendatangkan 60 anggota Brimob dari Polda Papua. Karena situasi keamanan saat ini sudah relatif stabil, sebagian anggota Brimob sudah kembali ke Jayapura," kata Thomas.(mp)

Read more »

DPR Papua minta Freeport berkantor di Papua

Jayapura  - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk membuka kantor di Papua, bukan di Jakarta, kata Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda, kepada Antara di Jayapura, Jumat.

Menurut Yunus, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sudah mengajukan 17 poin dalam renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia dan telah dibahas di Bali dengan manajemen PTFI beberapa waktu lalu.

"Salah satu point yang diajukan Pemprov Papua yakni PTFI harus membuka kantor di Papua, bukan di Jakarta," ujarnya.

Yunus mengungkapkan setelah membuka kantor di Papua, kemudian Freeport juga harus membantu pemerintah Papua dalam membongkar keterisolasian di Papua.

"Selain itu Pemprov Papua juga meminta kepemilikan saham Freeport sekitar 9-10 persen. Namun tidak harus dibeli dengan uang," urainya.

Pasalnya, Yunus menuturkan kepemilikan saham tersebut tidak harus uang. Jika hendak menghitung, sejak Freeport mulai mengambil hasil alam, wilayah, tanah di Papua sudah bisa dijadikan investasi. Sehingga tidak harus dengan uang.

"Inti utama dari 17 poin tersebut yakni PTFI wajib melibatkan Pemprov Papua dalam operasionalnya karena selama ini hal itu tidak dilakukan," tukasnya.

Yunus berharap ke-17 point tersebut ditandatangani sebelum perusahaan tambang itu membuka penambangan bawah tanah yang rencananya akan dimulai pada 2016.

Sebelumnya, Pemprov Papua bersama PTFI melakukan pertemuan di Bali untuk membahas renegosiasi kontrak karya PTFI di Bali beberapa waktu lalu.

Read more »

Komnas HAM Selidiki Tewasnya 18 Penonton Tinju di Papua

 JAKARTA - Komnas HAM menyampaikan belasungkawa secara mendalam kepada keluarga korban atas meninggalnya 18 warga Nabire, Papua, dalam kerusuhan saat menonton pertandingan tinju Bupati Cup di Gedung Olahraga Kota Lama Nabire, Papua, Minggu (14/7/2013), malam.

"Komnas HAM menyampaikan belasungkawa secara mendalam kepada keluarga korban," kata Ketua Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM Komnas HAM, Natalius Pigai, dalam keterangannya, Selasa (16/7/2013).

Komnas HAM memandang peristiwa ini tidak seharusnya terjadi jika panitia penyelenggara, Pengda Pertina, Pemerintah Daerah khususnya Kepala Daerah dapat menyelenggarakan even  ini secara profesional.
"Dalam catatan Komnas HAM peristiwa ini merupakan tragedi kemanusiaan yang pertama kali terjadi di even oleh raga tinju di Indonesia yang merenggut jumlah nyawa manusia terbanyak," kata Natalius.
Karena itu, kata Natalius, Komnas HAM memutuskan untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan atas kasus ini.
"Kami juga mengharapkan agar semua elemen bangsa baik menteri pemuda dan olahraga, para Pengurus atau Asosiasi Olah Raga, Pemerintah Daerah, Pihak Kepolisian harus sungguh-sungguh  untuk mengevaluasi untuk melakukan tindakan-tindakan preventif sehingga olahraga yang kita jadikan sebagai ajang hiburan rakyat tidak tercoreng dengan tragedi kemanusiaan," kata Natalius.
Diberitakan, pertandingan tinju di Gedung Olahraga Kota Lama Nabire, Papua, Minggu (14/7/2013), malam, berlangsung ricuh diduga diawali saling ejek para pendukung.
Sebanyak 18 orang meninggal dan puluhan lainnya terluka dilarikan ke rumah sakit setempat. Banyaknya korban karena sekitar 1.000-an penonton berebutan keluar gedung menghindari kericuhan sehingga banyak penonton terinjak-injak.(aco)

Read more »

Pesawat Kargo Kecelakaan di Bandara Wamena

Wamena— Pesawat kargo milik maskapai Deraya sekitar pukul 07.13 WIT, Jumat (31/5/2013), mengalami kecelakaan di Bandara Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua.

Pesawat jenis turboprops ATP (advance turbo propeller) dengan nomor penerbangan PK-DGI dengan pilot Kapten Hadi, kopilot Kapten Monangka yang mengangkut barang seberat 6,8 ton tergelincir keluar lintasan saat mendarat di Bandara Wamena.

Dari informasi yang dihimpun Kompas.com, diduga pesawat sudah oleng saat akan mendarat ke landasan pacu dan saat melakukan pendaratan, roda sebelah kiri masuk ke grass strip sepanjang 500 meter. Kemudian, pesawat serong ke kiri keseluruhan masuk ke grasstrip. Kecelakaan ini menyebakan nose wheel patah. Kurang lebih 100 meter terlepas dari badan pesawat.

Pesawat berhenti tepat di depan taxyway, 150 meter keluar landas pacu dengan posisi hidung menancap di tanah. Main wheel  pun tertancap ke tanah, sementara propeller hancur.

Saat ini, aparat KP3 Udara Wamena bersama otoritas bandara sudah melakukan penyelamatan terhadap kru pesawat dan mengamankan lokasi kecelakaan. Akibat kejadian ini, Bandara Wamena sempat ditutup sementara untuk penerbangan.

Sebelumnya, pada Rabu (8/5/2013) lalu, pesawat kargo Nusantara Air Charter (NAC) meledak di Bandara Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua.

Read more »

lagu daerah

http://www.4shared.com/mp3/v1ujyNuL/lagu_papua_-_aku_papua_2_.html

Read more »

Song PNG ( Bukaveng ONE-TOX )

Read more »

Video Amatir Longsor Freeport Timika Papua

Timika - Sebanyak 23 pekerja PT Freeport Indonesia hingga Sabtu, 18 Mei 2013, masih terperangkap material longsor di Big Gossan, tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia, Tembagapura, Mimika, Papua.
Dalam siaran pers yang dikeluarkan pada Jumat, 17 Mei 2013, manajemen PT Freeport Indonesia menyebutkan, total pekerja yang terkena musibah longsor Big Gossan sebanyak 39 orang. Sebanyak 11 orang selamat, lima pekerja meninggal dunia, dan 23 pekerja masih terperangkap. (Lihat: 34 Pekerja Freeport Diduga Tewas Terjebak Longsor)

PT Freeport Indonesia dalam rilisnya mengatakan telah mengerahkan sejumlah tenaga ahli untuk mengatasi longsor material dan menyelamatkan pekerja yang terjebak material longsor. Sebuah alat pendeteksi getaran (lifepack 3) jantung juga dikerahkan untuk mendeteksi pekerja yang terjebak dan masih berpeluang hidup. (Tim Penyelamat Cari 34 Korban Longsor Freeport)

General Manager Tambang PT Freeport Indonesia, Nurhadi, dalam rilisnya mengatakan, perangkat ini telah mendeteksi getaran-getaran seirama dengan detak jantung manusia. "Namun hal ini belum dapat dipastikan karena ada kemungkinan disebabkan oleh getaran-getaran lain selama 72 jam yang lalu," kata Nurhadi.
Menurut Nurhadi, situasi terowongan membuat upaya penyelamatan membutuhkan waktu yang lebih lama. "Semakin banyak waktu yang kita butuhkan dapat memperkecil kemungkinan adanya karyawan yang selamat," kata Nurhadi.
Adapun Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik B. Soetjipto dalam rilis menyatakan, setelah semua proses evakuasi selesai, PT Freeport Indonesia akan melakukan investigasi atas musibah yang menelan korban lima pekerja ini. Rozik juga sudah mengunjungi 23 pekerja yang masih terperangkap reruntuhan dan statusnya sudah dirumahkan.

Read more »

SEJARAH FREE WEST PAPUA

Read more »

Koneksi Bank Mandiri-Panitia SBMPTN Error

SURABAYA - Bekti Cahyo Hidayanto, Bagian Humas Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dari ITS tidak membantah adanya masalah teknis dalam proses pembayaran di Bank Mandiri.
Masalah itu disebabkan karena sistem koneksi  antara Bank Mandiri dengan IT panitia SBMPTN terganggu. "Saat ini dalam proses perbaikan. Barusan saya telepon banyak yang sudah bisa, tapi ada juga yang masih error,"akunya saat ditemui di sekretariat panlok SBMPTN Surabaya di Gedung Robotika ITS, Kamis (30/05/2013).

Selain masalah koneksi, masalah lain yang membuat sulitnya proses pembayaran adalah padatnya traffick pembayaran yang terjadi di seluruh Indonesia.
Itu terjadi setelah adanya pengumuman SNMPTN Selasa lalu. "Makanya itu kami sarankan pendaftar segera saja melakukan pendaftaran. Jangan sampai di akhir-akhir, itu akan lebih padat,"katanya.
Hingga Kamis pukul 12.00 WIB, jumlah pendaftar yang sudah masuk di laman SBMPTN (www.sbmptn.or.id) sebanyak 8.006 orang. Dari jumlah ini 6.4938 sudah selesai dan mendapat kartu peserta, sisanya  1.068 masih dalam proses.
Pendaftar paling banyak dari program sains dan teknologi (saintek) sebanyak 3.366 orang. Kemudian sosial humaniora (soshum) 3.184 orang dan program campuran 1.456 orang.

Read more »

Gempa 5,2 SR guncang Nabire Papua

Nabire- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan telah terjadi gempa bumi tektonik berkekuatan 5,2 skala Richter di barat daya Nabire Papua, Kamis pukul 18.59 WIB.

BMKG melalui Kepala Stasiun Geofisika Kotabumi Lampung Yuharman mengatakan bahwa gempa 5,2 SR itu berada pada Lintang 4.09 derajat Lintang Selatan (LS) dan Bujur 135.29 derajat Bujur Timur (BT) dengan kedalaman 10 kilometer.

Lokasi gempa 84 km barat daya Nabire; 109 km barat daya Deiyai; 121 km barat daya Paniai Papua; 395 km tenggara Manokwari Papua Barat; 3.174 km timur laut Jakarta.

Gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami.(*)

Read more »

Pertikaian Antarkelompok di Wamena Empat Tewas

Wamena- Pertikaian antarkelompok masyarakat Nduga yang terjadi di Wamena hingga saat ini menewaskan empat orang.

Data yang dihimpun ANTARA mengungkapkan, Kamis, kasus pertikaian antarkelompok itu berawal akhir bulan Maret lalu saat penetapan daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Nduga yang berlangsung di Wamena.
Saat pertemuan itu berlangsung, di salah satu hotel di kota Wamena, Kabag Umum Pemerintah Pemkab Nduga Yulius Dwijangge tewas dibunuh dan satu orang mengalami luka dihadiri Bupati dan anggota DPRD Nduga.
Dalam pertemuan tersebut tidak tercapai kesepakatan antara DPRD Nduga dengan Pemkab Nduga karena pemda mengusulkan pemekaran dari delapan distrik dan 32 kampung menjadi 32 distrik serta 211 kampung.

Usulan Bupati Nduga itu tidak disetujui DPRD Nduga sehingga terjadi pertikaian yang hingga kini menyebabkan empat orang tewas.
Sementara itu dalam pertemuan Waka Polda Papua Brigjen Pol Paulus Waterpauw dengan dengan keluarga korban (Eka Tabuni) terungkap pembunuhan itu masih terkait masalah penetapan dapil Kabupatem Nduga.
"Kami sangat berharap agar masyarakat mau membantu penyelidikan yang akan dilakukan polisi guna mengungkap kasus tersebut," harap Waka Polda Papua.
Menurutnya, kasus tersebut akan diproses hukum karena sudah membawa korban jiwa.
Polda Papua sendiri akan mengirimkan dua satuan setingkat peleton (2 SST) Brimob ke Wamena guna membantu anggota yang saat ini bertugas di Wamena, kata Brigjen Pol Paulus Waterpauw.
Sekitar 30-an warga yang menyatakan keluarga Eka Tabuni yang tewas dibunuh, Kamis siang sekitar pukul 11.30 WIT mendatangi Mapolda Papua untuk meminta kasus pembunuhan tersebut diusut tuntas.
Saat mendatangi Mapolda, warga membawa senjata tajam seperti parang dan panah sehingga anggota polisi yang sedang berjaga dipintu masuk langsung menyita dan mengamankan senjata tajam.
Sebelumnya, Rabu (29/5) anggota DPRD Nduga Eka Tabuni tewas dibunuh dikawasan Hawaii, Kabupaten Jayapura.(rr)

Read more »

Pasar saham utama Eropa ditutup lebih tinggi

Pasir- Pasar-pasar saham utama Eropa ditutup lebih tinggi pada Selasa, dengan indeks FTSE 100 saham terkemuka berakhir naik 1,62 persen menjadi 6.762,01 poin.

Di Frankfurt, indeks DAX 30 naik 1,16 persen menjadi ditutup pada

8.480,87 poin dan indeks CAC 40 di Paris bertambah 1,39 persen menjadi berakhir pada 4.050,56 poin, demikian AFP.

Read more »

Fakta-fakta Menarik Dortmund dan Bayern

- Pelatih Dortmund, Juergen Klopp, sudah 20 kali bertemu Bayern Muenchen sebagai pelatih di Bundesliga. Klopp yang pernah menangani FSV Mainz 05 dan Dortmund memiliki rekor pertemuan lima kali menang, empat imbang, dan 11 kalah saat bersua Bayern.

- Saat melatih Real Madrid, Jupp Heynckes pernah mengalahkan Dortmund di babak semifinal Liga Champions 1997-98 dengan agregat 2-0. Sementara saat membesut klub-klub di Jerman, Heynckes memiliki rekor pertemuan 20 kali menang, 13 imbang, dan 11 kalah ketika bertemu Dortmund.
- Heynckes memenangi seluruh tiga pertemuan melawan klub sesama Jerman saat masih bermain untuk Borussia Moenchengladbach. Ia pernah mencetak tiga gol saat Gladbach menang 7-1 pada perempat final Piala UEFA 1972-73 saat melawan Kaiserslautern.
- Direktur Olahraga Bayern, Matthias Sammer, pernah memenangi Liga Champions bersama Dortmund pada 1997. Sebagai pelatih, Sammer membawa Dortmund juara Bundesliga 2002 dan melaju ke final Piala UEFA pada tahun yang sama.
- Mario Goetze akan bergabung ke Bayern Muenchen mulai 1 Juli 2013. Sementara itu, bek Mats Hummels merupakan produk asli didikan Bayern, sebelum pindah ke Dortmund pada musim 2009.
- Dua pemain Dortmund, Sven Bender dan Moritz Leitner, mengawali karier sepak bola di klub asal Muenchen, TSV 1860 Muenchen.

Read more »

Papua Di Era Periode Yang Hilang………. Bagian II

Kepalaku hampir botak, kalo memikirkan negeri ini. Persoalan di Papua seperti tak kunjung selesai. Papua dengan sumber daya alamnya merupakan potensi besar yang dimiliki bangsa Indonesia saat ini. Namun, bagi saya ada beberapa factor yang menyebabkan Papua selalu miskin. Pertama, terminologi kemiskinan ala Gubernur Barnabas Suebu, SH yang terkenal dengan konsep pencangkokan ala Meksiko, maklum sebelum menjabat sebagai Gubernur Papua periode 2006-2011 dia pernah menjabat sebagai duta besar Indonesia di Meksiko. Dengan Sistem pemerintahan ala Meksiko-lah masyarakat Papua makin ditipu hak-hak atas

kekayaan tanah mereka ditukar kedalam bentuk bantuan. Seperti diketahui, ada sebuah wilayah di Meksiko, di pojok pegunungan tenggara ada serangkaian perlawanan sengit, begitu sengit, terhadap neoliberalisme yang dilancarkan bukan oleh sebuah organ perlawanan ideologis yang revolusioner, atau suatu mahzab intelektual kritis-radikal, juga bukan oleh suatu jaringan aktivisme internasional garis keras. Melainkan oleh sebuah gerakan adat orang-orang Indian. Gerakan adat Indian atau Zapatista merupakan gerakan perlawanan masyarakat adat yang berjuang menuntut pengakuan atas hak-hak mereka sama seperti di Papua ketika mendapatkan otsus sehingga mengalirnya uang yang banyak. Kalau di Papua kami kenal dengan sebutan dana RESPEK. Melalui bantuan 100 juta/kampung ini rakyat Papua seperti ditipu, Barnabas Suebu bagi saya bertingkah layaknya “ SANTAKLAUS ” dengan dibantu pimpinan SKPD yang bertingkah ala SUARTAPIT. Alokasi dana otonomi khusus di Papua setiap tahunnya mencapai 20 trilyun dan jumlahnya terus bertambah tipa tahun-nya, inipun belum ditambah DAK, DAU maupun dana perimbangan lainnya. Sedangkan meksiko ala Bas, programnya dilakukan dengan mengalokasikan 100 juta per kampong memakai dana otsus. Menyangkut dana respek, kenyataanya APBK senilai 100 juta hanya dinikmati segelintir aparat kampung maupun distrik, ini terbukti hampir setiap minggu Bar-Bar yang tersebar dikota Jayapura disesaki pengunjung yang notabane adalah aparat kampung maupun distrik. Tak heran banyak aparat kampung tertular HIV/AIDS. Selain masalah HIV/AIDS, melalui Respek inilah terjadi pengglembungan jumlah kampung maupun distrik. contoh kasus seperti Kabupaten Yahukimo, di kabupaten inilah mulai bermunculan distrik/kampung siluman yang lebih mengherankan lagi kampung yang tidak ada penduduknya bisa mendapatkan dana 100 juta tiap tahun-nya. Dana Respek Kalo dikalikan mungkin sekitar 600-800 Milyar tiap tahun-nya plus anggaran turun kampung(TURKAM) Gubernur, sisanya diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur. Program Respek itu sudah kita ketahui bersama yaitu tidak lebih dari pada memberikan ikan kepada rakyat untuk dimakan habis bukannya memberikan alat pancing kepada rakyat untuk menangkap ikan. Program respek itu telah menciptakan sikap ketergantungan rakyat kepada Barnabas Suebu dengan cara membagi-bagikan uang minimal Rp100 juta per kampung tanpa terlebih dahulu melakukan persiapan untuk penerima dan mengelola uang tersebut melakukan pendampingan yang terus-menerus secara baik dan benar. sampai saat ini Barnabas Suebu banyak membicarakan soal dana Respek (rencana strategis pembangunan kampung) yang hanya digembor-gemborkan, padahal, jika dibandingkan dengan dana otsus ternyata belanja birokrasinya lebih besar daripada respek itu sendiri. Sesungguhnya respek itu hanyalah uang kecil dari dana otsus yang diberikan pemerintah pusat ke Papua, dengan nilai ratusan juta rupiah dan membuat masyarakat di kampung ribut. Ada kekhawatiran lain yaitu setelah gaya ala meksiko terus diterapkan, maka gubernur yang baru akan “pusing” menghadapi rakyat di kampung-kampung yang akan berbondong-bondong datang meminta uang pemberdayaan kampung lantaran mereka sudah terbiasa selama lima tahun dibagi-bagikan uang minimal Rp100 juta per kampung. Gubernur Suebu meninggalkan bom waktu untuk rakyatnya sendiri.” Otsus tidak membuat rakyat Papua sejahtera lalu minta merdeka “. Berdasarkan pengalaman dana Rp100 juta untuk rakyat di kampung hanya habis dipakai untuk biaya angkut pesawat terbang sekali jalan. Sementara menyangkut infrastruktur disinlah letak masalahnya, hampir 99 persen korupsi terjadi disini. Sejak tahun 2006-2010, Papua masih bergelut dengan sejumlah proyek fiktif, seperti pembangunan jembatan-jalan, copy paste program, Bahkan, Gubernur Papua Barnabas Suebu beberapa waktu lalu sempat direcoki DPRP terkait sejumlah proyek fiktif seperti Pembangunan ruas jalan Arso-Puay senilai 14 miliar, peningkatan ruas jalan Bongkran-Depapre senilai 21 miliar, pembangunan jembatan Kali Kopi di Timika senilai 4,8 miliar yang dibangun dan dikerjakan oleh PT.Freeport yang diperuntukan untuk masyarakat sekitar namun ada anggaran yang sama di APBD. lalu Kemanakah lari dana tersebut….??????? Ini hanya contoh kasus kecil. Rakyat berharap kepada Institusi penegak hukum juga, wah mereka ini kurang professional sepertinya hanya bisa mengungkapkan kasus kecil yang jumlahnya hanya ratusan juta rupiah. Berharap pada hasil audit BPK, waduh lembaga ini seperti laba-laba, untuk audit aja sejumlah oknum yang berkunjung ke daerah pulangnya pasti dapat uang transport 1 Milyar per-orang dari pemda, coba kalikan aja berapa jumlah Kabupaten kota di Papua yang mereka audit. Ini contoh kasus keci bro, saya yakin BPK pasti membantah. Sebenarnya, trilyunan rupiah yang dialokasikan Jakarta ke Papua dengan harapan ada pendidikan gratis, perbaikan taraf ekonomi dan kesehatan masyarakat. Namun semenjak otsus ini berjalan, rasanya semakin jauh dari harapan dan boleh saya katakan birokrasi di era kepemimpinan Barnabas Suebu merupakan era periode yang hilang dan menimbulkan kasus Korupsi terbesar dalam sejarah republik ini. Terkait kebijakan larangan ekspor kayu log, wah ini hanya sebatas retorika kosong, bagus dikonsep tapi pembalakan liar terus berjalan berkongsi dengan investor cina hutan milik masyarakat adat terus ditebang abis. Bahkan lebih jahat lagi dari eranya Soeharto. Ini juga contoh kasus ala Meksiko. Selain itu, keterlibatan LSM asing macam UNSAID, WVI, LSM HAM semakin memperuncing konfilk antara masyarakat Papua dengan Jakarta. Saya curiga keberadaan LSM asing di Papua sebagai kaki tangan intelejen asing “ agen CIA” dalam mensuplai data bahkan yang paling mengherankan lagi, begitu mudahnya mereka masuk dan bekerja sama dengan birokrasi di Pemerintah daerah. Barter data kemungkinan besar terjadi sehingga dari hari ke hari kondisi Papua semenjak otsus ini berjalan bertambah tidak pernah stabil. Maklum dengan keberadaan tambang emas di Timika yang katanya memiliki cadangan emas terbesar di dunia Kalo boleh usul sih sebaiknya Indonesia tidak usah pake mata uang kertaslah, mendingan diganti aja dengan mata uang emas, tentunya nilai mata rupiah lebih tinggi dari poudsterling. he.he…he Sejak Freeport McMoran mulai mengekploitasi emas, perak dan tembaga bahkan sejak 8 tahun terakhir diam diam Freeport telah memproduksi Uranium. Kontrak karya I yang di perbaharui pada 1991 untuk masa setengah abad dan kontrak karya II baru berakhir tahun 2014 buangan limbah-nya setiap hari berjumlah kurang lebih 300 ton dan telah menjadikan sistem sungai Aghawagon – Otomona – Ajikwa mengalami kerusakan total. Bahkan akibat limbah ini, ratusan km persegi hutan di sekeliliong Grasberg kini sudah menjadi padang tandus tanpa kehidupan. Minimal dengan kerusakan yang parah ini, masyarakat di Papua berhak menerima pendapatan yang banyak dari pengekploitasian yang super destroy ini. Tapi mengapa rakyat Papua belum mendapatkan haknya ? ada yang salah disini, dikarenakan kalau kita kaji ulang kontrak karya II Freeport, ada beberapa bagian yang janggal bahkan merugikan kepentingn Indonesia dalam ekonomi dan terlebih khususnya masyarakat Papua yang memiliki hak untuk merasakan hasil dari SDA mereka sendiri. Diantaranya menyangkut ketentuan royalti, atau iuran eksploitasi, menyangkut ketentuan iuran tetap untuk suatu wilayah pertambangan atau deadrent ( dalam hal ini, kalau lebih dikaji besaran iuran itu hanya berkisar Rp. 225,00 – Rp. 27.000,00 per hektar per tahun. Kenapa dalam hal ini penulis menyebutkan PT Freeport karena disinilah letak biang keroknya. Kolaborasi orang-orang “ Santaklaus” yang melindungi diri dari korupsi uang otsus dengan bertamengkan kepentingan asing di tanah Papua mungkin bisa dijawab oleh institusi maupun intelejen Negara itu sendiri . Terkait hal tersebut, semoga, pemimpin Indonesia dan Papua mendatang bisa mengkaji ulang kontrak ini, dan untuk KPK kami tantang keberaniannya untuk berantas korupsi ditanah ini jangan takut dengan kepentingan asing.” Ini kitorang pung tanah” sebelum Papua betul betul hancur dari sebelumnya.

Read more »

Simulator SIM Tak Pernah Dibahas di Komisi III DPR

Jakarta - Proyek pengadaan alat simulator SIM tidak pernah dibahas di Komisi Hukum dan HAM Dewan Perwakilan Rakyat RI. Menurut anggota Komisi dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, Syarifuddin Suding, pembicaraan proyek ini ada di Badan Anggaran DPR.

“Karena ini penerimaan negara bukan pajak, pembahasannya langsung di Banggar,” kata Suding ketika ditemui seusai pengajian di kediaman Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Rabu malam, 29 Mei 2013. Dia mengaku tidak tahu menahu mengenai proyek ini.

Suding juga enggan berkomentar mengenai empat rekannya sesama komisi yang diduga terlibat di kasus korupsi simulator. Menurut dia, Aziz Syamsuddin, Bambang Soesatyo, Herman Hery, dan Desmond Juanidi Mahesa tahu proyek ini karena berada di Banggar.

“Korupsi atau tidak, tanya mereka saja,” ucap Ketua Fraksi Hanura ini. Menurut dia, posisi di Banggar rentan terhadap penyalahgunaan dana karena ada sistem yang membuka ruang untuk itu. Penyebab inilah, Suding tidak pernah bersedia duduk di Banggar sebelum sistemnya diubah.

Di Pengadilan Tipikor, panitia lelang simulator Theddy Rusmawan mengaku pernah mengantarkan empat kardus uang kepada anggota DPR. Selain Nazarudin, Teddy menyebut nama lain yakni Bambang Soesatyo dan Aziz Syamsuddin (Partai Golkar), Desmond Mahesa (Partai Gerindra), dan Herman Heri (PDI Perjuangan).

Read more »

1.280 Siswa di NTT Tidak Lulus Ujian Nasional

Jakarta - Sebanyak 1.280 siswa sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak lulus ujian nasional (UN) dari total peserta sebanyak 57.907 siswa.

"Tapi, prosentasi kelulusan meningkat," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) NTT, Klemens Meba, kepada wartawan di Kupang, Sabtu, 25 Mei 2013. Menurut dia, prosentase kelulusan untuk tingkat SMA mencapai 98,11 persen dan SMK 96,98 persen.

Jika dibandingkan tahun  lalu, kata Klemens, prosentase UN hanya 94,50 persen. Ini berarti meningkat sebesar 3,61 persen untuk SMA. Sedangkan, SMK dari 96,49 persen menjadi 96,98 persen atau meningkat 0,49 persen.
Di NTT, kata dia, untuk SMA hanya satu kabupaten, yakni Manggarai Barat, yang meraih hasil 100 persen. Untuk SMK, terdapat 11 kabupaten yang meraih hasil 100 persen. "Hasilnya cukup memuaskan karena jumlah kabupaten yang meraih 100 persen cukup banyak," katanya.

Read more »

SBY Setuju Papua Merdeka Pasca Pilpres 2014?

Herman Dogopia, belum lahir ketika seluruh wilayah Papua dan Papua Barat dijajah Belanda hingga t1963. Tetapi dari ceritera orangtua dan kakeknya, Belanda bukanlah bangsa penjajah bagi rakyat Papua,
Mengapa? Karena Belanda, dalam memperlakukan rakyat Papua selalu melakukan pendekatan dengan cara kasih dan persaudaraan.
Belanda, di dalam membangun Irian Barat - nama seluruh Papua ketika itu, melakukan dengan perencanaan jelas. Setiap kota memiliki peruntukan. Ada kota pendidikan, kota dagang, kota wisata, kota budaya, dan kota pemerintahan.

Dan yang mengesankan, ratusan tahun Belanda menjajah Papua. selama itu tak satu pun peluru yang mereka gunakan untuk membunuh rakyat Papua. Pelanggaran HAM oleh Belanda hanyalah karena penjajah itu tidak mempersiapkan atau mengizinkan wilayah itu menjadi negara merdeka.
Pelanggaran HAM memang belum menjadi sebuah istilah populer di era Belanda. Namun menghadapi rakyat Papua yang melakukan pelanggaran hukum yang ditetapkan pemerintah Belanda, selalu diselesaikan melalui hukum.
Konkritnya walaupun ada rakyat yang melakukan pelanggaran, seberat apapun kategori pelanggarannya, solusi hukum tidak dengan eksekusi mati.
Ketika Herman masih berbentuk seorang anak "ingusan" baru mulai belajar abjad dan bahasa Indonesia, ia mengalami periode – yang orangtua dan kakeknya melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia.
Pada 1969, ketika Papua baru enam tahun kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, sejumlah laki-laki rakyat Papua masuk ke hutan. Mereka tidak puas dan mempertanyakan manfaat dari Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) yang dibentuk oleh PBB dan hasilnya menguntungkan Indonesia.
Menghadapi 'pemberontakan' itu, TNI yang dipimpin Brigjen Sarwo Eddhie Wibowo (kini almarhum), menerjunkan pasukan TNI ke sejumlah tempat yang menentang Pepera.
Yang mengesankan sehingga tak bisa dilupakan Herman Dogopio, anak buah almarhum Sarwo Eddhie itu, tidak pernah bertindak kasar apalagi membunuh sekalipun yang mereka temui orang Papua yang membenci Indonesia.
Keadaannya sangat berbeda dengan situasi saat ini. Tak ada lagi pendekatan seperti yang dilakukan oleh Belanda maupun pasukan anak buah Sarwo Eddhie. Jenderal almarhum ini, merupakan mertua dari Presiden RI periode 2004-2014.
Perubahan 180 derajat tersebut, kini semakin membuat rakyat Papua ingin cepat-cepat lepas dari NKRI.
Selama 50 tahun rakyat Papua menjadi bagian dari jutaan penduduk Indonesia, sudah tak terhitung nyawa anak Papua yang melayang akibat pembunuhan oleh eksekutor Indonesia yang nota bene merupakan bangsanya sendiri.
Anak bangsa dibunuh oleh bangsa sendiri.
"Hampir tak satu persoalan yang tidak diselesaikan dengan cara kekerasan, termasuk pembunuhan. Sehinga menjadi pertanyaan di kalangan kami, apa arti kemerdekaan dalam bingkai NKRI", keluh Herman Dogopia, anggota Kaukus Papua dalam perbincangan dengan INILAH.COM di Jakarta baru-baru ini.
Perbincangan dipicu oleh adanya perkembangan politik terbaru yang kental dengan keinginan memisahkan Papua dari NKRI.
OPM (Organisasi Papua Merdeka) pertengahan April lalu mendapat izin dari pemerintah kota Oxford di Inggeris untuk memiliki perwakilannya di kota tersebut. Pembukaan kantor perwakilan itu secara de facto merupakan pengakuan Inggris atas OPM.
Menurut Herman, Kaukus Papua langsung mersepons dan mengundang pejabat terkait untuk membahas masa depan Papua dalam bingkai NKRI. Tetapi hasil pembicaraan atau diskusi dengan Kaukus Papua, tidak sama dengan penerapannya di lapangan .
Herman, ataupun para anggota Kaukus, yakin sekalipun secara diplomatis Inggeris selalu menyatakan tetap mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua. Tetapi, menurut dia Inggris bahkan negara manapun yang memahami perlakuan Indonesia atas rakyat Papua akan selalu berpihak kepada gerakan anti Indonesia.
Herman yang sehari-hari bekerja di Jakarta bahkan sudah menjadi anggota salah satu partai peserta Pemilu 2014 tanpa ragu menegaskan dengan agresifitas OPM, kemerdekaan Papua, terpisah dari NKRI tinggal soal waktu. Kemerdekaan itu sudah ditunggu sebab pada hakekatnya seluruh rakyat Papua saat ini sudah menjadi pendukung OPM.
Sejujurnya, tutur Herman Dogopio, gerakan apapun yang dilakukan pentolan OPM saat ini dan ke depan, akan selalu didukung secara oleh semua rakyat Papua. Banyak yang diam-diam, tetapi seperti pepatah tua, diam itu emas (silent is golden). Begitulah sejatinya sikap masyarakat Papua dewasa ini.
"Saya berani bertaruh, sekalipun dia pejabat, mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah Jakarta, tetapi darah dan jantung mereka sudah berubah menjadi anggota atau pendukung OPM", katanya.
Alasannya sangat sederhana. Pemerintah Indonesia yang mengendalikan Papua secara remote dari Jakarta, tidak pernah mau melakukan dialog sehingga tidak paham atas keadaan sebenarnya.
Ia selalu terkenang dengan almarhum Gus Dur. Presiden ke-4 RI itu, bersedia membuka dialog dengan pemimpin OPM, termasuk merubah nama daerah itu dari Irian Jaya menjadi Papua.
Pertanyaan yang membayangi masyarakat Papua, mengapa dengan GAM (di Aceh) pemerintah bersedia membuka dialog, tapi dengan OPM, tidak bersedia?
Herman mengakui eskalasi atas keinginan untuk merdeka sempat meredup. Tapi kemudian membara lagi setelah pemimpin OPM, Theys Eluay dibunuh atau terbunuh. Pada 11 Nopember 2001 ia ditemukan tewas di dalam mobilnya yang berada di luar kota Jayapura.
Keinginan menjadi merdeka, semakin membara terutama dipicu oleh pernyataan Presiden SBY tahun lalu.
Menurut Herman, sudah menjadi rahasia umum di masyarakat Papua bahwa Presiden SBY tidak mau berdialog lagi dengan rakyat Papua. Entah apa alasannya tapi yang pasti SBY sendiri sudah menyatakan setuju Papua merdeka.
Syaratnya: nanti setelah SBY tidak lagi menjadi Presiden RI. pemerintahannya.
"Kalian boleh merdeka, asalkan jangan di era pemerintahan saya", kata Herman mengutip pernyataan Presiden SBY ketika bertemu dengan para pemimpin agama dari Papua, 11 Desember 2011.
Pernyataan yang tidak disampaikan kepada media itu kemudian secara berantai diceritakan oleh para pemimpin gereja Papua yang menemui SBY di Cikeas di ujung tahun 2011 tersebut.
Pernyataan Presiden SBY cukup mengejutkan sekalipun ada di antara tokoh Papua masih bertanya-tanya, apakah SBY tidak sedang salah ucap.
Herman juga termasuk yang mempertanyakan kebijakan Presiden SBY yang membentuk UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) yang dipimpin pensiunan jenderal Bambang Darmono (bukan Darsono - red).
"Apa tugas dan tujuannya kalau UP4B tidak diberikan dana operasi dan personel yang memadai?" bertanya Herman.
Herman juga heran, mengapa pemimpin UP4B tetap diam seribu bahasa? Apakah unit kerja itu memang dibentuk hanya untuk menampung sahabat Presiden SBY agar punya status dan kegiatan?
Dengan fakta di atas - sebagai anggota Kaukus Papua, Herman berkesimpulan bahwa persoalan Papua dalam NKRI saat ini memang sengaja dibiarkan oleh rezim Yudhoyono.
Ia masih bisa tersenyum sekalipun dengan senyum kecut, sebab berbagai masalah yang dibiarkan oleh rezim saat ini, ternyata bukan hanya persoalan Papua.
Sebuah pembiaran yang berisiko. Tapi apa mau dikata. "Don't Cry For Me Papua .” [mor]

Read more »

A MEII Proyektil di tubuh anggota OPM Aimas bukan standar

Jayapura, Papua - Salomina Kalaibin, korban penembakan di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat , Senin malam, akhirnya meninggal setelah dirawat sejak 1 Mei lalu. Dari tubuhnya dokter forensik mendapati, proyektil peluru yang bersarang bukan dari peluru standar TNI/Kepolisian Indonesia. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Polisi Gede Sumerta, secara terpisah mengatakan, korban sempat dioperasi Kamis malam (1/5), sesaat setelah tertembak, di RS Sele Be Selo Aimas. Dikatakan, dokter yang mengoperasi korban berhasil menggeluarkan proyektil namun jenisnya bukan yang biasa digunakan TNI/Kepolisian Indonesia, alias bukan amunisi standar senjata organik. "Kami memperoleh informasi proyektil yang ditemukan pada tubuh korban itu bukan proyektil yang digunakan polisi atau TNI," kata Sumerta. Secara terpisah, Inspektur Pengawas Daerah Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Gde Sugianyar, menyatakan, "Korban kebetulan perempuan. Namun diketahui perempuan korban ini anggota OPM Kalaibin, memiliki seragam dan kartu anggota gerakan mereka." Informasi dihimpun menyatakan Salomina Kalaibin memiliki kartu anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dengan nomor anggota 7104485, berpangkat Sergeant 2E, berlaku mulai 1 Juli 2007, dan ditandatangani Panglima Pembebasan Nasional Papua Barat, Richard H Jowen. Dengan dia meninggal, maka tercatat tiga warga tewas akibat penembakan sesaat setelah tim gabungan TNI/Polri diserang masyarakat, sekitar pukul 02.00 WIT Kamis pekan lalu. Penyerangan itu terjadi saat petugas gabungan menuju lokasi yang dilaporkan ada sekitar 200 warga sedang berkumpul dan diduga bersiap mengibarkan bendera Bintang Kejora, lambang separatis OPM untuk memperingati Hari Aneksasi yang jatuh 1 Mei. Oleh negara, 1 Mei di sana juga diperingati sebagai Hari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang biasa dirayakan dengan berbagai keramaian melibatkan masyarakat setempat. Selama ini Sorong dikenal sebagai salah satu kawasan paling aman dan tenteram di Provinsi Papua. Akibat penyerangan itu, satu anggota TNI AD setempat, Pembantu Letnan Dua Saltoni, luka bacokan dan dua unit kendaraan roda empat yang digunakan rusak berat. Polisi hingga saat ini masih menyelidiki kasus tersebut dan sudah menetapkan enam warga sebagai tersangka. Kelompok OPM setempat penyerang patroli gabungan itu diketahui dipimpin Isak Kalaibin. "Kami tengah mengejar kawanan Kalaibin itu hingga ke hutan-hutan," kata Kepala Polres Sorong, Komisaris Besar Polisi Zulpan, yang dihubungi lewat telefon genggam. Di lokasi dekat tempat penyerangan patroli gabungan itu, di Desa Aimas, Distrik Aimas, petugas gabungan mendapati berbagai barang bukti aktivitas kawanan Kalaibin. Selain bendera, ada bagan organisasi OPM setempat, denah posisi pos polisi dan pos TNI AD setempat, serta dokumen-dokumen rencana aksi penyerangan. Masih ada ratusan amunisi kaliber 5,56 milimeter, senjata api rakitan, dan magasen pembungkus butir amunisi di senjata laras panjang. Serta senjata tajam tradisional berupa kampak, parang, dan panah di lahan yang menjadi arena perekrutan dan pelatihan anggota separatis OPM itu.

Read more »

Minou Dusun Yoka

Read more »

Timnas Senior Jadi Pilihan Kedua Jacksen F Tiago

Persipura Jayapura akan menjalani laga lanjutan kompetisi Indonesia Super League (ISL) musim 2012-2013, menjamu Pelita Bandung Raya (PBR), Jumat (25/5) dan Sriwijaya FC, Senin (27/5), di Stadion Mandala, Jayapura, Papua.

Mutiara Hitam- julukan Persipura Jayapura- kini menempati peringkat pertama di klasemen sementara ISL, dengan meraih 47 poin. Sedangkan diposisi kedua dan ketiga, diikuti Persib Bandung dengan 40 poin dan Sriwijaya FC yang sudah mengemas 39 poin.
Karena itu, pelatih Persipura Jayapura Jacksen Ferreira Tiago, tidak ingin konsentrasinya terbelah. Pelatih asal Brasil tersebut, menaruh penuh perhatiannya hanya untuk mengamankan poin Persipura dalam dua laga tersebut.
"Karena itu, segala sesuatu seputar tim nasional senior akan diumumkan pada waktu yang tepat. Kini, kami wajib fokus dalam dua partai home Persipura," ujar Jacksen yang ditunjuk Badan Tim Nasional (BTN) untuk menangani tim nasional Indonesia senior.
"Kini, saya konsentrasi tinggi terhadap performance dan persiapan Persipura melawan PBR dan SFC," sambungnya.
Guna memaksimalkan persiapan Mutiara Hitam, Jacksen menggelar latihan di pantai Base G, bagian Barat Kota Jayapura, Papua, Rabu (22/5). Dilanjutkannya, terdapat dua pemain yang diragukan tampil dalam laga tersebut, yaitu, Ruben Karel Sanadi dan Otavio Dutra.
"Ruben Sanadi absen karena mendapatkan kartu merah pada laga sebelumnya. Sementara Otavio Dutra, mengalami cedera engkel. Keduanya, kini masih ditangani tim medis," katanya.
"Sebagai pengganti Ruben, kami mempersiapkan Ricardo Salampessy, Daniel Tata, Victor Pae dan Fandri Imbiri," pungkasnya. (esa/dzi)

Read more »